"Hilangnya Adab Berpolitik" Catatan Kritis Rachmat Hidayat, HBK, dan Mohan Soal Kondisi Politik NTB

Gosip tentang program Pokir tersebut kemudian disambut dorongan membuka anggaran yang berasal dari direktif di dalam APBD oleh kalangan DPRD NTB.

Anggaran direktif ini pun mencakup dana dalam versi jumbo.

Misalnya, ada dana Rp 104 miliar di salah satu dinas yang melengang tanpa melalui pembahasan mendetill di komisi DPRD NTB.

Kegaduhan-kegaduhan tersebut amat disayangkan Rachmat, Mohan dan HBK.

Padahal, Gubernur dan DPRD NTB tersebut adalah dua entitas yang memiliki kedudukan yang sama sesuai UU Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, secara khusus, Rachmat mengemukakan pula terkait dengan adab kepemimpinan.

Hal yang disebutkannya di periode kepemimpinan saat ini malah ditepikan. Politisi lintas zaman ini menegaskan, NTB telah dipimpin sejumlah figur yang seluruhnya telah menjadi teladan.

Adab kepemimpinan selalu dijunjung tinggi oleh pemimpin NTB tersebut.

Mulai dari era Gubernur NTB pertama yakni Ruslan Tjakraningrat yang menjabat mulai 14 Agustus 1958 hingga tahun 1968.

Begitu pula saat Gubernur NTB dijabat HR Wasita Kusumah (1968-1978), Gatot Suherman (1978-1988), Warsito (1988-1998), Harun Al Rasyid (1998-2003), HL Serinata (2003-2008), hingga TGB HM Zainul Majdi (2008-2018).

Rachmat mencontohkan bagaimana adab kepemimpinan para pemimpin NTB tersebut.

Di mana mereka menyiapkan sebaik-sebaik legacy untuk masa depan NTB yang lebih baik. Sehingga tak satupun para pemimpin NTB tersebut sibuk menumpuk-numpuk kekayaan baik untuk dirinya maupun orang-orang dekatnya.

Misalnya saja kata dia, Gubernur Warsito yang mempelepori aksi menanam kelapa di gili-gili yang sedang diproyeksikan menjadi pulau wisata kelas dunia di NTB.

Gubernur Warsito tidak lantas mengkapling-kapling lahan untuk dirinya atau keluarganya di gili.

“Bukannya keadaban adab kepemimpinan yang kami temukan. Tapi malah ada yang saling fitnah,” imbuh Rachmat.

Gagasan Pak Wali   

Pada pertemuan tersebut kemarin, Rachmat juga mengungkapkan gagasan mulia dari Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.

Gagasan tersebut terkait dengan pengadaan lahan untuk pelarungan abu jenazah umat Hindu dari seluruh Pulau Lombok di Kota Mataram.

Mohan menyebut, saat ini Pemkot Mataram sedang menyiapkan anggaran Rp 500 juta untuk pembebasan lahan tersebut.

Wali Kota pun mengajak agar Anggota DPRD NTB dari PDIP dan Gerindra ikut turut serta mewujudkan hal tersebut.

Salah satunya dengan menyisihkan anggaran Rp 200 juta dalam program Pokir milik mereka untuk menggenapi anggaran pembebasan lahan tersebut.

“Saya dan Pak HBK langsung menyampaikan persetujuan atas rencana tersebut. Ini rencana mulia untuk membantu sesame,” kata Rachmat.

Mewujudkan pengadaan lahan tersebut kata dia, adalah wujud nyata dari semangat gotong royong.

Hal yang sudah menjadi falsafah negara.

Rachmat pun menyiapkan instruksi untuk seluruh anggota DPRD NTB dari PDIP Perjuangan agar menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan anggaran dari Program Pokir mereka.

(*)