"Hilangnya Adab Berpolitik" Catatan Kritis Rachmat Hidayat, HBK, dan Mohan Soal Kondisi Politik NTB

Rachmat sendiri menekankan, pertemuannya dengan Mohan dan HBK, adalah pertemuan untuk menata ulang peradaban adab kepemimpinan di NTB.

“Ini untuk masa depan NTB yang lebih baik. Kami membahas dan menyatukan pikiran tentang hal itu,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI kepada TribunLombok.com. 

Politisi senior kharismatik ini menjelaskan, baik dirinya, Mohan, dan HBK memiliki kesamaan pandangan dengan kondisi jalannya pemerintahan di NTB saat ini.

Rachmat mengungkapkan, kondisi pemerintahan kini carut marut. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sejarah, baru saat ini NTB berhutang untuk membiayai pembangunan.

Jumlahnya pun sangat besar.

Mencapai Rp 750 miliar.

Belakangan, Rp 500 miliar utang tersebut digunakan untuk membangun gedung dan fasilitas tambahan yang baru di RSUD Provinsi NTB.

Hal yang disebut sejumlah Anggota DPRD NTB tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rachmat juga menyoroti munculnya sejumlah intrik-intrik politik yang tidak perlu dan malah bikin gaduh di tengah publik.

Aneka asumsi dan spekulasi kemudian beredar.

Termasuk yang melekatkan intrik tersebut disulut oleh mereka yang diasosiasikan dekat dengan pimpinan daerah.

Belakangan, muncul kegaduhan terkait program Pokok Pikiran dalam APBD yang berasal dari para anggota DPRD NTB yang notabenenya memang merupakan amanat Undang-Undang.

Daftar jumlah alokasi anggaran terkait program yang berasal dari Pokir DPRD NTB tersebut beredar.

Dicapture pada nama-nama tertentu dan menjadi bahan pergunjingan di media sosial dan grup-grup percakapan.