Kemiskinan di Kota dan Kabupaten Bima Terus Naik, Ini Penjelasan Pemda

Angka kemiskinan di Kabupaten Bima dan Kota Bima mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan salah satunya karena Covid-19.

Penulis: Atina | Editor: Sirtupillaili
TribunLombok.com/Atina
Suasana pelayanan di RSUD Bima setelah puluhan Nakesnya terpapar covid-19. 

Dalam dokumen RPJMD, dari jumlah penduduk 493.198 jiwa tahun 2020, penduduk miskin berjumlah 71.320 jiwa atau 14.49 persen.

Pada tahun 2021 angka kemiskinan naik menjadi 14,88 persen.

"Naiknya angka kemiskinan ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di NTB, khususnya di Kabupaten Bima," katanya.

Data statistik kemiskinan di Kota Bima dan Kabupaten Bima
Data statistik kemiskinan di Kota Bima dan Kabupaten Bima (Dok.BPS)

Meski demikian Yan mengaku, setahun setelah dilantik Gubernur NTB Zulkieflimansyah, pemerintahan Dinda-Dahlan terus mewujudkan komitmen membangun Kabupaten Bima yang ramah secara berkelanjutan.

"Ada sejumlah indikator capaian keberhasilan pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka," ujarnya.

Berdasarkan data data BPS Kabupaten Bima tahun 2021 lanjutnya, laju perekonomian Kabupaten Bima mengalami peningkatan dari -3,53 tahun 2020 menjadi 1,79 pada tahun 2021.

Demikian halnya tingkat pengangguran yang mengalami penurunan, dari 2.89 persen pada tahun 2020 menjadi 1.58 persen pada tahun 2021.

Terkait IPM pun aku Yan, Kabupaten Bima mengalami peningkatan 66.69 poin pada tahun 2021 dari 66.30 poin pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan 0,36 digit.

"Beberapa capaian ini menggambarkan adanya keberhasilan penerapan strategi pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah," ujarnya.

Suryadin menambahkan, Pemerintah Dinda-Dahlan juga komit dan konsisten mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengupayakan terpenuhinya infrastruktur dasar berkualitas, seperti membangun jembatan sebagai penunjang pengembangan ekonomi.

"Upaya ini selaras dengan arah kebijakan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan kawasan strategis kabupaten," ujarnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved