Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Menguat, Golkar Lakukan Kajian Serius

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Wacana pengunduran Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mencuat.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng buka suara.

Menurutnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden harus melibatkan semua parpol di parlemen.

Hal itu mengingat masalah tersebut terkait dengan konstitusi negara.

“Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” kata Mekeng, di Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022.

Partai Golkar, kata Mekeng, akan mengkaji serius soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ini Pesan Putra Presiden Jokowi di Depan Ratusan PPPK Non Guru

Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan Dampak Perubahan Iklim Dunia Semakin Mengerikan

Partai Golkar berpandangan, perpanjangan jabatan presiden bukan hal tabu untuk dibicarakan.

“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” ucapnya.

Ia menjelaskan keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena adanya permintaan masyarakat.

Baik disampaikan ke Ketua Umum PG Airlangga Hartarto maupun kepada anggota DPR RI dari Fraksi PG.

Sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Partai pun harus merespon permintaan tersebut.

Mekeng mengatakan, yang paling penting dari ide perpanjangan jabatan Jokowi adalah dari sisi ekonomi.

Dimana, ekonomi Indonesia akan terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan Pemilu.

Padahal ekonomi Indonesia saat ini saja belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi.