Kartu BPJS Kesehatan Untuk Urus SIM Hingga Jual Beli Tanah, Serikat Pekerja NTB: Terlalu Mengada-ada

Tidak lagi persoalan kesehatan ini kemudian dijadikan sebagai alat birokrasi

TRIBUNLOMBOK.COM/PATAYATUL WAHIDAH
Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, naik haji hingga jual beli tanah.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB menilai kebijakan kartu BPJS Kesehatan itu kurang tepat.

“Itu kan terlalu mengada-ada lah aturan yang seperti ini, menganggap ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan dengan kebijakan ini,” kata Ketua SPN NTB Lalu Wirasakti saat dihubungi TribunLombok.com Senin (21/2/2022).

Wirasakti berpendapat, persoalan kesehatan masyarakat harusnya telah dijamin oleh negara.

Baca juga: BPJS Kesehatan akan Jadi Syarat Wajib di 7 Layanan Publik Berikut Ini

Baca juga: Masyarakat Minta Presiden Evaluasi Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Transaksi Jual Beli Tanah

Baca juga: Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan: Ada Puluhan Formasi, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Tidak lagi persoalan kesehatan ini kemudian dijadikan sebagai alat birokrasi dalam mengurus SIM hingga jual beli tanah yang ujungnya akan menyulitkan masyarakat.

“Ini akan buat susah masyarakat ya, boro-boro untuk bayar iuran BPJS, untuk makan aja susah,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mempertanyakan tanggung jawab negara dengan adanya kebijakan ini.

Di mana menurutnya, negara telah diamanatkan untuk melindungi seluruh warganya termasuk dalam bidang kesehatan.

Menurut Wirasakti harusnya pemerintah fokus pada keberlangsungan pekerjaan ketimbang membuat kebijakan yang dirasa semakin sulit alih-alih lebih sederhana.

Sebelumya, kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pemohon SIM, STNK, SKCK, naik haji hingga jual beli tanah tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Presiden melalui Inpres yang keluar pada 6 Januari 2021 meminta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyempurnakan regulasi dengan menyertakan kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pemohon SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tulis Inpres tersebut dikutip Tribunlombok..com, Senin (21/2/2022).

Selain itu Presiden juga memberi instruksi kepada Menteri Agama untuk calon jamaah Umroh dan Haji menyertakan kartu BPJS Kesehatan sebagai persyaratan.

“Mensyaratkan calon jamaah Umroh dan jamaah Haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN,” lanjutnya.

Selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi persyaratan jual beli tanah per 1 Maret 2022 nanti.

“Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan,” tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 yang ditandatangani oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved