Berita Bima
Pemukiman Warga Belakang Kantor Bupati Bima Kondisinya Kumuh dan Krisis Air Bersih
Sayangnya, kondisi Desa Penapali kumuh dan krisis air bersih terlihat kontras dengan kantor kepala daerahnya
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemukiman warga Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terletak tepat di belakang kantor Bupati Bima yang megah.
Sayangnya, kondisi Desa Penapali kumuh dan krisis air bersih terlihat kontras dengan kantor kepala daerahnya.
Rumah warga Desa Penapali tidak teratur dan tidak terurus menunjukan kondisi ekonomi yang rata-rata tidak mampu.
Warga setempat juga, rupanya kerap mengalami krisis air bersih.
Kades Penapali Muhammad Tahir kepada sejumlah media membenarkan kondisi desanya tersebut.
Baca juga: Puluhan Warga di Bima Terjangkit Chikungunya Hanya Dalam Waktu 2 Minggu, Setiap Hari Ada Korban
Baca juga: Belum Vaksin Lengkap, Gaji dan Insentif Puluhan Ribu ASN di Kota Bima Terancam Ditunda
"Desa kami cukup dekat dengan Kantor Bupati Bima. Tapi sayangnya, masih banyak titik pemukiman yang kumuh," ungkapnya.
Ia membeberkan, jalan lingkungan becek, rumah kumuh, dan saluran irigasi rusak.
Sampah pun berserakan karena belum ada tempat pembuangan sampah permanen.
Bahkan ada puluhan Kepala Keluarga (KK) di dua dusun yang setiap tahun mengalami krisis air bersih terutama pada musim kemarau.
"Mereka tidak konsumsi air, kecuali digunakan untuk mencuci dan mandi. Karena kadar garamnya tinggi dan juga mengeluarkan bau," ungkapnya lagi.
Dengan sederet kekurangan itu, kades yang akrab disapa Tahir ini berharap, perhatian lebih Pemkab Bima melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas PUPR.
Jika bukan untuk tahun ini, kata Tahir, paling tidak anggaran dapat dikucurkan pada 2023 mendatang.
Menurutnya kebijakan itu agar desa setempat bisa ditata dengan indah seperti desa yang berada di pusat pemerintahan daerah lain.
"Kalaupun sudah ditata, bukan hanya kami yang rasakan manfaatnya. Tapi juga akan pandangan di pusat pemerintahan," pungkasnya.
(*)