Putusan Akhir, Dikbud Nilai NTB Siap Lakukan PTM Penuh

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, sebagian besar SMA/ SMK/ SLB di NTB dinilai siap lakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) penuh.

Kepala Seksi Kurikulum Dikbud NTB, Purni Susanto mengatakan jika keputusan ini diambill setelah melakukan observasi data yang dihimpun dari sekolah yang melaksanakan simulasi PTM.

“Kita sudah melakukan rapat dan hasilnya ada di Surat Edaran itu,” terang Purni saat dihubungi oleh Tribunlombok.com, Jumat (4/2/2022).

Adapun yang menjadi pertimbangan berdasarkan surat edaran terkait Kebijakan Layanan Tatap Muka Tahun Pelajaran 2021/2022.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Usia Anak di Mataram Bikin Resah Orang Tua, Ombudsman NTB Warning Pihak Sekolah

Antara lain: kesiapan sekolah yang didukung dengan sarana pendukung yang dibutuhkan seperti masker, tempat cuci tangan, ruang isolasi/UKS serta tingkat kedisiplinan guru dan peserta didik dalam menerapkan protokol Covid-19.

Lalu, 80 persen hingga 90 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksinasi penuh (dosis 1 dan 2) dan di atas 80 persen siswa juga telah mendapatkan vaksin lengkap (dosis 1 dan 2).

Kemudian, hasil evaluasi simulasi PTM pada periode 3 Januari hingga 31 Januari 2022 juga menjadi pertimbangan melihat tingkat kehadiran guru dan peserta didik selama pelaksanaan simulasi PTM sangat baik.

Sedangkan prosedur yang harus dilaksanakan oleh sekolah saat PTM penuh dilakukan yakni menyediakan barcode aplikasi peduli lindungi yang bisa diakses semua warga sekolah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak di NTB, Begini Kelanjutan PTM Penuh

Sekolah membentuk tim disiplin yakni OSIS, Pramuka, PMR atau organisasi intra sekolah lainnya dengan pola shift.

Nantinya sekolah diwajibkan memberi laporan hasil evaluasi pembelajaran PTM kepada Kepala Dikbud melalui google form yang disiapkan minimal dua minggu sekali.

Ketentuan PTM penuh ini mulai berlaku per 7 Februari 2022 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

(*)