BBM Bersubsidi Sulit Diakses, Nelayan di Lombok Timur Ini Berharap SPBN Diperbanyak  

Dia berharap, ada SPBN baru yang dibangun di dekat desanya agar mudah diakses.

Junaidi, nelayan sekaligus pembina KNTI Lombok Timur mengakui, awalnya nelayan tidak terlalu paham tentang BBM bersubsidi.

Sebagian lagi tahu bahwa ada BBM bersubsidi, hanya saja mereka tidak bisa mengakses karena tidak memiliki kartu Kusuka yang menjadi syarat mengambil BBM bersubsidi.  

Ketua KNTI Lombok Timur Muhammad Ori Dedi Sopian mengatakan, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi nelayan,

bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok nelayan.

Dalam sebulan kebutuhan BBM nelayan sangat banyak. Karenanya, BBM bersubsidi sangat dibutuhkan untuk meringankan beban mereka.

”Maka KNTI memandang peting akses BBM bersubsidi sebelum mendorong kebutuhan yang lain,” katanya.

Menyikapi berbagai persoalan BBM bersubsidi, KNTI Lombok Timur turun mendalami persoalan itu.

KNTI dibantu mitra koalisi seperti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita, dan International Budget Partnership.

Mereka menemukan data banyak BBM bersubsidi bagi nelayan yang tidak terserap.

Penyebabnya karena banyak nelayan tidak mengetahui program BBM bersubsidi, kemudian data nelayan belum diperbarui, serta akses untuk mendapatkan BBM yang masih sulit.

”KNTI dalam hal ini membantu kerja-kerja pemerintah dalam hal  proses pendataan, berapa jumlah nelayan Lombok Timur. Hasil survei ini menjadi bahan pertimbangan,” katanya.

Menurut Dedi Sopian persoalan data nelayan menjadi masalah yang sangat krusial. Karena menyangkut kuota dan jumlah nelayan penerima bantuan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah selama beberapa tahun belum memperbarui data nelayan.

”Ini (data) juga menjadi persoalan. Sehingga kami coba menampilkan data agar kebutuhan BBM bersubsidi ini bisa tersalurkan lebih maksimal,” katanya.

Karena itu, KNTI Lombok Timur bersama mitra koalisi membantu memecahkan persoalan tersebut.

Menggelar diskusi dan melakukan audiensi dengan pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan.

Sampai KNTI dilibatkan dalam pendataan nelayan dan membantu mereka membuat kartu e-Kusuka sebagai syarat mengakses BBM bersubsidi.   

(*)