Kejar WBBM Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham NTB Janji Beri Pelayanan Publik Terbaik

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Wahyu Widiyantoro

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kanwil Kemenkumham NTB mendeklarasikan diri untuk menciptakan zona integritas, Senin (10/1/2022).

Zona integritas ini mencakup Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kanwil Kemenkumham NTB pada tahun 2021 lalu sudah menyabet predikat WBK.

Raihan itu membuat Kanwil Kemenkumham NTB bertekad untuk mengejar target lebih tinggi lagi, yakni WBBM.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi menyampaikan apresiasinya.

Dia menyebutkan bahwa ASN perlu memiliki kompetensi mengikuti perkembangan jaman agar bisa berkompetisi.

Baca juga: Sambut Hadi Tjahjanto, Polda NTB Siap Bersinergi untuk Pengamanan MotoGP Mandalika 2022

Gita berharap agar capaian yang didapatkan oleh Kanwil Kemenkumham NTB pada tahun 2021 lalu dapat ditingkatkan..

"Ini merupakan keniscayaan menghadapi 3 momentum penting yaitu alam reformasi, demokratisasi, dan keterbukaan informasi publik,” ucap Gita.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto mengatakan, janji kinerja ini sebagai komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan publik yang prima terhindar dari perbuatan koruptif.

Selanjutnya Haris menandatangani pakta integritas.

“Ini sebagai upaya mendukung reformasi struktural,” ucapnya.

Baca juga: Jelang Tes Pramusim MotoGP,  Sistem Listrik Tanpa Kedip Sirkuit Mandalika Diperkuat

Reformasi ini mencakup pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokrasi, dan trasnformasi ekonomi.

Janji kinerja dan pakta integritas, kata Haris, sebagai langkah awal dalam menata sistem pemerintah yang baik, efektif, efisien, dan pelayanan prima.

Haris mengatakan, Kanwil Kemenkumham NTB mencatat 21 indikator keberhasilan sebagai sasaran strategis.

Kemudian dirinci kemblai menjadi 126 target kinerja, terdiri dari 87 kegiatan tingkat Kementerian dan 39 kegiatan tingkat Kanwil.

Pencanangan zona integritas ini, sebut Haris, sejalan dengan nilai inti ASN yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

“ASN harus berperan melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan dan berkesinambungan,” jelasnya.

Haris meminta seluruh jajarannya untuk memiliki komitmen dan integritas yang kokoh untuk mengatasi tekanan, ancaman dan kesempatan melakukan kecurangan maupun pelanggaran.

Baca juga: Polresta Mataram Patroli Protokol Covid-19 di Masa Penerapan PPKM Level 1

“Kita perlu memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas untuk menciptakan pelayanan pubilik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal, dan akuntabel, serta SDM yang profesional,” jelas Haris.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB Adhar Hakim menilai, deklarasi janji kinerja ini sebagai salah satu upaya membangun tata kelola birokrasi di NTB.

“Ombudsman selalu mendorong dan memotivasi serta memberi semangat untuk tidak henti memperbaiki tata kelola birokrasi,” kata Adhar.

Ombudsman, kata Adhar, berjanji untuk selalu ada di sebelah Kemenkumham NTB untuk bersama-sama menuju perbaikan tata kelola birokrasi.

(*)