Breaking News:

Mahfud Janji Perbaikan Secepatnya, Revisi UU Cipta Kerja tak Pengaruhi Investasi

Menurutnya, putusan MK tersebut sebatas soal prosedur pembuatan UU yang diminta diperbaiki.

Editor: Dion DB Putra
Dok. Humas BNPT
Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan pemerintah bekerja cepat untuk memperbaiki UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak akan sampai dua tahun seperti yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud mengatakan bakal bekerja cepat untuk memperbaiki UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK itu.

"Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun. Kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun, sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin 29 November 2021.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Berpotensi Naikkan Kasus Penularan Covid-19 di NTB

Baca juga: Serikat Pekerja di NTB Tidak Turun Demo Tolak UU Cipta Kerja, Pilih Jalur Judicial Review

Mahfud menyatakan pemerintah seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati dan mengapresiasi putusan MK tersebut. Pemerintah menerima putusan MK karena bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, mantan ketua MK itu memastikan pemerintah menjamin investasi yang telah dan akan ditanam di Indonesia meski UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

"Kalau dalam dua tahun itu ada investasi yang sudah dibuat secara sah, itu tidak bisa dibatalkan. Punya kepastian. Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi endak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," ujarnya.

"Kalau sudah ada perjanjian investasi dan melibatkan pebisnis-pebisnis negara lain, kan kalau kita mau sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional. Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," kata Mahfud menambahkan.

Oleh sebab itu Mahfud meminta masyarakat tidak perlu gegabah dan khawatir menanggapi putusan MK.

Menurutnya, putusan MK tersebut sebatas soal prosedur pembuatan UU yang diminta diperbaiki.

"Oleh sebab itu yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved