Anak Semakin Rentan Kekerasan di Masa Pandemi, Forum Anak NTB Berikan Rekomendasi bagi Gubernur
Anak merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap kekerasan, termasuk saat pandemik Covid-19.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
"Orang tua, sekolah, dan para remaja harus sama-sama memahami ini,” katanya.
Dia menyerukan para remaja sekolah setinggi-tingginya, sekaligus mempersiapkan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.
Edukasi bagi seluruh stakeholders bisa dilakukan melalui intervensi reguler.
Misalnya di sekolah, posyandu, atau kegiatan masyarakat lainnya.
”Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Rohmi.
Husnanidiaty Nurdin, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB mengatakan, di masa pandemik Covid-19, selain menjaga anak-anak tidak tertular, juga penting menjaga komitmen melindungi anak-anak dari berbagai praktik berbahaya.
Seperti perkawinan anak, tindak kekerasan, putus sekolah, dan penyalahgunaan narkoba.
Dalam rangka Hari Anak Nasional 2021, Forum Anak Provinsi NTB bersama Pemprov NTB, Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan Ghanam Foundation menyerukan kampanye perlindungan anak.
Baca juga: Dua Oknum Anggota Satpol PP Lombok Tengah Ditangkap karena Simpan Narkoba
Serta kampaye pemenuhan hak mereka melalui serangkaian kegiatan bertajuk “Generasi Tangguh Peraih Cita: Hapus Perkawinan Anak” yang dimulai pada 1 Juli 2021.
Pada puncak rangkaian HAN, Webinar Generasi Tangguh Peraih Cita: Hapus Perkawinan Anak dilaksanakan secara semi-daring, Kamis (29/7/2021).
Kegiatan ini melibatkan 10 forum anak dan beberapa organisasi anak di NTB.
Tujuannya untuk mengamplifikasi suara dan peran anak dalam pencegahan perkawinan anak di NTB.
Melalui acara ini, Forum Anak Provinsi NTB merumuskan rekomendasi kepada Pemprov NTB untuk memperkuat upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di NTB.
Baca juga: Oksigen dan Bed Perawatan Pasien Covid-19 di Lombok Barat Masih Mencukupi
Antara lain, mencegah perkawinan anak dan eksploitasi anak dengan memerkuat regulasi dan memberikan sanksi bagi setiap yang terlibat.
Penyediaan fasilitas umum ramah anak termasuk kepada anak berkebutuhan khusus.
Menyediakan rumah rehabilitasi bagi anak yang terkena kasus tindak pidana di setiap kabupaten kota di NTB.
Pemerataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi anak kurang mampu di daerah.
Serta memperketat pengawasan peredaran narkoba di NTB yang dapat berdampak pada anak.
Berita terkini di NTB lainnya.
(*)
