Fitra NTB Sebut Pengelolaan Dana Covid-19 Rawan Dikorupsi

Sebelumnya, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi menyebutkan, salah satu anggaran penanganan Covid-19 berupa insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 49,5 miliar lebih.

Pemprov telah mencairkan sebesar 41,24 persen atau Rp 20,4 miliar lebih.

Dengan rincian, insentif nakes RSUD NTB Rp 16,23 miliar lebih dari anggaran Rp 33,85 miliar lebih.

Kemudian, insentif nakes RS Manambai Sumbawa, direalisasikan Rp 3,9 miliar lebih dari anggaran Rp 11,2 miliar lebih.

Selanjutnya, insentif nakes RSJ Mutiara Sukma, direalisasikan Rp 274 juta lebih dari anggaran Rp 3,69 miliar.

Serta insentif nakes Dinas Kesehatan NTB realisasinya masih nol dari anggaran Rp 750 juta.

Sementara, insentif vaksinator telah direalisasikan sebesar Rp746,74 juta.

Gita menerangkan, insentif nakes RSUD NTB dibayarkan sejak awal tahun menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca juga: Dukung Inggris di Final Euro 2020, Pria di Lombok Barat Nekat Mencuri karena Kalah Taruhan

Baca juga: Jambret Asal Jempong Baru Mataram Dibekuk setelah Diajak Transaksi

Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB menggantikan dana BLUD dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 118,05 miliar lebih tahun 2021.

Dana ini dipakai untuk beberapa kebutuhan penanganan bidang kesehatan. 

Pertama, penanganan Covid-19 sebesar Rp 63,39 miliar.

Dengan rincian belanja tidak terduga sebesar Rp 62,18 miliar dan belanja program di BPBD sebesar Rp 1,2 miliar.

Kedua, dukungan vaksinasi sebesar Rp 4,9 miliar lebih.

Ketiga, insentif nakes Rp 49,5 miliar dan belanja kesehatan lainnya sebesar Rp 230 juta lebih.

Secara keseluruhan, jumlah realisasi belanja penanganan Covid-19 bidang kesehatan Pemprov NTB mencapai Rp 25,28 miliar atau 21,42 persen.

(*)