Breaking News:

Warga NTB Diminta Jangan Menjadi Buruh Migran Ilegal, Risikonya Terlalu Berat

Menjadi Pekerja Migran Indonosia (PMI) secara nonprosedural atau ilegal sangat berisiko menurut I Gede Putu Aryadi

Dok. Disnakertrans NTB
BURUH MIGRAN: Sosialisasi pencegahan PMI nonprosedural bersama BP2MI Mataram di Desa Lajut, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Senin (7/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menjadi Pekerja Migran Indonosia (PMI) secara nonprosedural atau ilegal sangat berisiko.

Selain rawan mendapat kekerasan fisik dan mental, gaji tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan kerja sepihak, dan jam kerja melebihi batas.

Juga rawan menjadi korban tindak pidana penjualan orang (TPPO). Bahkan tidak sedikit PMI ilegal yang meninggal.

”Tidak sedikit kasus menyedihkan menimpa pekerja migran asal NTB. Hampir semua dari kasus tersebut pemberangkatannya non prosedural,” kata Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, dalam sosialisasi pencegahan PMI non prosedural bersama BP2MI Mataram, di Desa Lajut, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Disnakertrans NTB Hentikan Rekrutmen Pekerja Migran ke Kanada secara Ilegal

Aryadi mengimbau masyarakat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur, sehingga terhindar dari masalah.

Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB bersama para bupati/wali kota se-NTB meneken Memorandum of Understanding (MoU).

Hal itu bentuk komitmen kepala daerah melindungi PMI. Mereka tidak ingin ada lagi PMI asal NTB tertimpa masalah di luar negeri.

Terlebih tahun 2021 ini, 14 ribu lebih PMI NTB dipulangkan.

Sebanyak 4 ribu orang diantaranya merupakan PMI unprosedral. 

Baca juga: Tertimpa Material Kaca, Nyawa Buruh di Lombok Barat Berhasil Diselamatkan 

Halaman
12
Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved