Akses Internet Sulit, Banyak Pekerja NTB Belum Dapat Bantuan Kartu Prakerja dan BSU

Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

Baca juga: Kentut di dalam Air saat Berenang Apakah Bisa Membatalkan Puasa Ramadhan? Simak Penjelasannya

"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami IT di desa-desa," katanya.

Dia berharap ada pelayanan bantuan secara offline bagi masyarakat yang belum ramah IT.

Kunjungan itu dihadiri Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lombok Timur, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Ansory Siregar, ketua tim kunjungan Komisi IX DPR RI mengatakan, apa yang disampaikan pemerintah daerah akan mereka sampaikan menjadi bahan evaluasi di pusat.

"Aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki," tegas Ansory.

Mereka melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi program BSU dan kartu prakerja.

Mereka ingin mendengar langsung permasalahan dan hambatan di Provinsi NTB.

Selain NTB, dua daerah lain menjadi konsen Komisi IX yaitu Jawa Barat dan Bengkulu.

"Kami ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemulihan  ekonomi akibat Covid-19," katanya.

Termasuk informasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut.

Baca juga: Foto Seorang Jurnalis Mendadak Viral, Disebut Mirip Aldebaran Ikatan Cinta

Serta penanggulangan PMI di NTB.

Ansory Siregar menjelaskan, tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran Rp 10 triliun.

Kemudian ditambah lagi Rp 10 triliun.

Sehingga total anggaran untuk kartu prakerja Rp 20 triliun.