Breaking News:

Program Zero Waste Disebut Gagal, Pemprov NTB: Terima Kasih Walhi Ikut Gaungkan Program

Pelaksanaan program Zero Waste Pemprov NTB dikritik, Kadis LHK justru berterima kasih

TribunLombok.com/Sirtupillaili
Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Madani Mukarom bicara kelanjutan zero waste 

”Kami juga menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi pemda kabupaten/kota berinteraksi dengan desa dan kelurahan,” katanya.

Keterbatasan kewenangan dan anggaran juga disadari pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen-87 persen diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa kabupaten/kota, tidak mungkin capaian zero waste yang berwujud hari ini bisa dicapai,” jelasnya.

Lebih lanjut Madani menjelaskan, dari sisi regulasi persampahan.

Ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan. Hanya Kabupaten Dompu yang belum.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Sejak program bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT.

NTB Dapat 14.800 Hektare Perhutanan Sosial, Gubernur Minta Hutan Dikelola Secara Bijak

Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton per hari.

Halaman
1234
Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved