Hapus Diskriminasi Siswa Difabel, NTB Perkuat Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif terus didorong untuk menghapus diskriminasi bagi kaum difabel di NTB, konsep itu sejalan dengan misi NTB sehat dan cerdas
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pendidikan inklusif terus didorong untuk menghapus diskriminasi bagi kaum difabel di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sekolah maupun madrasah harus benar-benar bersahabat bagi anak berkebutuhan khusus.
Karena itu, Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah berkomitmen memfasilitasi kolaborasi berbagai program pembelajaran inklusi di NTB.
Konsep itu sejalan dengan misi NTB sehat dan cerdas.
Baca juga: Bocah Hidrosefalus di Lombok Utara Memprihatinkan, Gubernur NTB Berikan Kursi Roda
Melalui Komite Pengarah NTB yang telah dibentuk, pemerintah akan memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan.
Baik organisasi perangkat daerah (OPD), LPTK, NGO, Ormas, sektor usaha, dan industri terkait pembelajaran inklusi.
Tonton Juga :
“Kami mendukung upaya peningkatan kompetensi guru sebagai faktor kunci peningkatan kualitas pendidikan inklusif,” kata Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Pertemuan Komite Pengarah Program INOVASI Provinsi NTB, melalui video conference, di Pendopo Wagub, Selasa (12/1/2021).
Baca juga: Hari Disabilitas Internasional, Wagub NTB: Jangan Jadikan Kaum Difabel Beban!
Pertemuan virtual itu bertema “Mewujudkan Pendidikan Inklusif di NTB: Membangun Kecakapan Dasar Kelompok Siswa SD/MI”.
Pendidikan inklusif sendiri merupakan sistem pendidikan yang memberi perlakuan dan pelayanan sama bagi anak-abak difabel.
Dalam pertemuan virtual itu, Rohmi mengapresiasi Pemerintah Australia atas kemitraan dan dukungan terhadap pembangunan di NTB, khususnya bidang pendidikan.
“Kepercayaan Pemerintah Australia melanjutkan program Inovasi fase II di NTB akan kami manfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan benar-benar bermanfaat bagi semua anak di NTB.
Dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, Pemerintah kabupaten/kota juga sangat besar dalam upaya membangun pendidikan inklusif.
