BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 2 Miliar pada Belanja Dana Covid-19 di NTB
BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan potensi kerugian negara Rp 2 miliar lebih pada belanja dana penanganan Covid-19 Pemprov NTB.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan potensi kerugian negara Rp 2 miliar lebih pada belanja dana penanganan Covid-19 Pemprov NTB.
"Ada sekitar 5 kegiatan (yang menimbulkan kerugian), nilainya di atas Rp 2 miliar," ungkap Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penanganan pandemi Covid-19, Jumat (18/12/2020).
Ia tidak merinci 5 kegiatan tersebut, tapi salah satunya terkait kelebihan bayar pajak dalam pengadaan alat kesehatan.
Pengadaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19 harusnya tidak dikenakan pajak.
Pemerintah telah memberi keringanan atau relaksasi pajak alat kesehatan.
Tapi saat pengadaan alat kesehatan, Pemprov NTB tetap membayarkan pajaknya.
Baca juga: 4.298 Keluarga di NTB Keluar dari Program Keluarga Harapan
Sehingga pajak yang telah disetor tersebut menjadi temuan potensi kerugian negara.
"Dana pajak itu harus dikembalikan," katanya.
Misalnya pada pembelian alat suntik seharga Rp 10 juta.
Di dalam nilai Rp 10 juta itu ada pajak sebesar Rp 1 juta.
Baca juga: Hasil Lengkap Pilkada di NTB 2020, KPU Siap Hadapi Gugatan di MK
Selama pandemi Covid-19, pajak itu sudah dihapus.
Tapi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terlanjur membayar pajaknya.
"Berarti dia harus mengembalikan uang Rp 1 juta itu, " jelasnya.
Menurut Heri, mungkin saja pemerintah lupa sehingga terlanjur membayar pajak tersebut.
Dalam pemeriksaan itu, BPK NTB khusus memeriksa dana kesehatan untuk penanganan Covid-19.
Total dana refocusing Pemprov NTB untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 926,9 miliar lebih.
Dana itu sebagian besar untuk penanganan kesehatan, yakni Rp 466,29 miliar.
Kemudian Rp 150,17 miliar untuk penanganan dampak sosial melalui bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.
Serta Rp 310,51 miliar lebih untuk penanganan dampak ekonomi.
Hery menambahkan, pemeriksaan tersebut tidak hanya soal akuntabilitas penggunaan dana, tapi juga efektivitas kinerja penanganan Covid-19.
Secara umum BPK NTB menilai Pemprov NTB cukup efektif dalam pengelolaan anggaran Covid-19 bidang kesehatan.
Baca juga: Ini Lahan-lahan Belum Klir di Lokasi Sirkuit MotoGP Mandalika
Sementara hasil pemeriksaan kepatuhan, BPK menyimpulkan penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan Covid-19.
"Kecuali beberapa hal yang harus ditindaklanjuti," katanya.
Pemeriksaan juga meliputi bagaimana pemerintah melakukan tes dan tracing Covid-19.
Bagaimana perawatan pasien Covid-19 dan edukasi kepada masyarakat.
Ia berharap beberapa rekomendasi temuan BPK ditindaklanjuti gubernur Provinsi NTB.
Sementara itu, Gubernur Provinsi NTB Dr H Zulkieflimansyah dalam acara penyerahan LHP mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan NTB atas pemeriksaan tersebut.
“Segala hal yang menjadi catatan BPK RI akan kami evaluasi dan menjadi masukan berharga untuk penanganan dan pengelolaan keuangan lebih baik," katanya.
Ia berharap kerja sama seperti itu bisa dipertahankan.
Hadir dalam acara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Inspektur NTB Ibnu Salim dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Samsul Rizal.
(*)
