Breaking News:

Aset Gili Trawangan 'Ditelantarkan' Selama 25 Tahun, Pemprov NTB Tunggu Hasil Kajian Kejaksaan 

Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 65 hektare di Gili Trawangan ditelantarkan hampir 25 tahun

Dok. Diskominfotik NTB
Kawasan wisata di Gili Trawangan, di Kabupaten Lombok Utara. 

Di sisi lain, warga justru membangun hotel dan restoran di lahan tersebut. 

Kini lahan itu menjadi pintu utama wisatawan datang ke Gili Trawangan

Nilai aset telah mencapai Rp 2,3 triliun. 

Sayangnya, Pemprov NTB hanya mendapat royalti Rp 22,5 juta setahun. 

Pengelolaan tidak optimal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB.

Juga mendapat atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Di sisi lain, Pemprov NTB tidak bisa mengubah perjanjian atau memutus kontrak PT GTI karena terikat perjanjian tahun 1995.

Baca juga: Soal Aset di Gili Trawangan, Gubernur NTB Layangkan Somasi Kedua ke Investor  

"Sudah puluhan tahun ini ya, kita tidak dapat apa-apa," kata Ruslan. 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H Ruslan Abdul Gani
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H Ruslan Abdul Gani (TribunLombok.com/Sirtupillaili)

Surat Kuasa Khusus

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Gubernur Provinsi NTB H Zulkieflimansyah menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTB

Halaman
123
Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved