Pertahankan Status Badan Publik Informatif, Ini Pesan Wakil Presiden untuk NTB
Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertahankan status sebagai badan publik informatif, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertahankan status sebagai badan publik informatif, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020, Rabu (25/11/2020).
Pemprov NTB masuk kualifikasi penilaian tertinggi bersama 10 provinsi lain di Indonesia.
Penganugerahan diserahkan Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin secara daring kepada Wakil Gubernur NTB Dr Hj Siti Rohmi Djalila, dari Istana Wapres RI di Jakarta.
Secara nasional, Pemprov NTB berada diurutan ke-4 setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat.
Di bawah NTB ada Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.
Dalam acara itu, Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin memberi selamat kepada pemerintah daerah dengan kualifikasi badan publik informatif.
”Teruslah bertahan dalam visi mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik,” pesannya.
Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, ia berharap tahun depan menjadi badan publik informatif.
Sedangkan badan publik dalam kualifikasi masih cukup, kurang, dan tidak informatif, harus segera memperbaiki kinerja pelayanan informasinya.
”Aplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, dan partisipatif dalam pelayanan informasi,” harapnya.
Dengan komitmen dan strategi yang tepat semua badan publik pasti bisa menjadi publik informatif.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengaku senang.
Baca juga: Gara-gara Saling Senggol, Pemuda di Lombok Tengah Dianiaya Pakai Parang
Baca juga: Gubernur NTB Respons Cepat Curhat Pasien di Media Sosial, Bantu Warga Lumpuh di Lombok Timur
Baca juga: 11 Persen Sistem Kelistrikan Lombok Disuplai Energi Bersih
Provinsi NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai badan publik informatif.
Capaian itu berkat kerja sama Komisi Informasi (KI) NTB dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB.
"Ini capaian yang tidak mudah,” katanya.
Di tengah bencana bertubi-tubi, sejak gempa 2018 hingga pandemi Covid-19, Pemprov NTB bisa meraih prestasi.
”Kita telah buktikan kita bisa,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menambahkan, Pemprov NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia bagian Global Open Government Partnership (OGP).
OGP merupakan organisasi internasional yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil.
Organisasi ini mendorong terciptanya pemerintahan transparan, inklusif, dan partisipatif.
”Capaian membuktikan komitmen Pemprov NTB menjalankan pemerintahan bersih dan transparan,” katanya.
(*)
