Target Pendapatan NTB Tahun 2021 Melorot Jadi Rp 5,4 Triliun

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2021 sekitar Rp 5,4 triliun.

Target ini lebih rendah jika dibandingkan target pendapatan APBD NTB tahun 2020 sekitar Rp 5,6 triliun.

Tapi target itu sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan target pendapatan APBD Perubahan 2020 yakni Rp 5,3 triliun lebih.

Melorotnya target pendapatan di pertengahan tahun tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah banyak menguragi rencana belanjanya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di NTB Kembali Melonjak, Sembilan Daerah Zona Oranye, Kota Bima Merah Lagi

Di sisi lain pusat pun memangkas alokasi dana perimbangan hingga ratusan miliar rupiah.

Kondisi itu diperkirakan masih berlanjut tahun depan, sebab belum bisa diprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir.  

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021, rencana pendapatan Rp 5,4 triliun lebih itu terdiri dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,9 triliun.

Target PAD sendiri justru naik dibandingkan target PAD di APBD murni 2020 sebesar Rp 1,8 triliun.

Kemudian target pendapatan transfer atau dana perimbangan Rp 3,4 triliun.

Target ini menurun dibandingkan target di APBD 2020 sebesar Rp 3,7 triliun.

Serta target lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 54,7 miliar.

Sedangkan belanja daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 5,5 triliun lebih.

”Termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer,” kata Wakil Gubernur Provinsi NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, dalam rapat paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021, di gedung DPRD Provinsi NTB, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Memprihatinkan, Leher Seorang Pria Paruh Baya di Bima Terus Membengkak, Gubernur NTB Berikan Bantuan

Bila dibandingkan APBD murni 2020, target belanja juga melorot hingga Rp 2 triliun.

Awal tahun 2020 belanja pembangunan ditargetkan Rp 5,7 triliun lebih.

Sedangkan untuk pembiayaan, kata Rohmi, pembiayaan daerah tahun 2021 meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 65 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10 miliar.

Dengan rancangan KUA-PPAS APBD 2021 yang diserahkan tersebut, Rohmi meminta dukungan dewan dalam proses pembahasan selanjutnya.

Ia berharap, di tengah pandemi Covid-19 proses pembangunan tetap berjalan dengan baik.

”Pembangunan NTB ini berjalan lancar agar terwujud cita-cita NTB yang gemilan,” katanya.

(*)