Memuliakan vs Mensejahterakan: Pondasi yang Harus Ditegaskan Sejak Awal

Dengan demikian, mempertentangkan “memuliakan” dan “mensejahterakan” sejak awal bukanlah upaya untuk menciptakan dikotomi yang kaku, melainkan strategi untuk memperjelas arah kebijakan. Ini adalah langkah konseptual yang penting agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam narasi yang indah tetapi kosong.

Pada akhirnya, pemerintah daerah harus kembali pada mandat dasarnya: memastikan kesejahteraan rakyat sebagai hak, bukan sebagai hadiah. Jika nilai moral ingin dihadirkan, maka ia harus memperkuat, bukan menggantikan, fungsi tersebut.

Karena dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pondasi yang benar, agar proses berjalan tepat dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Baru selanjutnya kita akan bisa menyongsong apa yang dicita-citakan Gubenrnur NTB Lalu Iqbal yaitu NTB yang makmur dan mendunia.

(*)