Politisasi Puasa

Prof. Dr. Kadri, M.Si 
(Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram)

Ritual ibadah puasa selama bulan Ramadan biasanya diparalelkan dengan agenda-agenda nonritual oleh banyak kalangan sesuai dengan profesi dan agenda-agenda pragmatis duniawi yang mereka niatkan. Para pedagang memanfaatkan kebutuhan pangan dan sandang yang tinggi di bulan ini dengan menyiapkan jualan sebanyak dan sebaik mungkin. Pun demikian dengan politisi menjadikan momentum puasa untuk membranding kebaikan secara online dan menebar rezeki lewat acara-acara offline yang dikemas dalam bentuk buka puasa bersama, santunan anak yatim, dan pelbagai agenda-agenda sosial lainnya. Kita berharap agenda-agenda sosial populis religius seperti tersebut mengindikasikan terinternalisasinya nilai-nilai moral puasa ke dalam diri politisi sehingga nilai peduli sosial akan terus menjiwai setiap kebijakan yang dibahas dan disahkan oleh mereka di lembaga legislatif. Jika tidak maka puasa Ramadan hanya dijadikan panggung pencitraan oleh politisi. Fenomena yang disebut terakhir inilah yang dalam konteks tulisan ini disebut sebagai politisasi puasa.

Sejatinya ibadah puasa harus dijadikan oleh politisi sebagai ajang latihan etis, menggendalikan hasrat, menguji integritas, dan mengasah empati sosial, karena puasa tidak sekedar ritual biologis tetapi pedagogi moral. Namun jika fakta perilaku politisi dalam praktik politik selama ini kita putar kembali maka wajar jika kita pesimis nilai-nilai moral pedagogi puasa terinternalisasi dalam pikiran, sikap, dan aksi politik mereka. Simbol-simbol religius dalam bingkai ritual puasa yang mereka perlihatkan selama bulan Ramadan terkadang bertentangan dengan beberapa tindak tanduk politik yang mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu masih susah untuk menggeser klaim politisasi puasa atau politik puasa oleh politisi menjadi puasa politik (menginsert nilai puasa dalam praktik politik). 

Politik seharusnya dikendalikan oleh kesadaran atau disiplin moral yang tinggi agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pro kaum marjinal, melawan ketertindasan dan ketidakadilan. Puasa harus mampu mengendalikan ego kekuasaan yang abai nilai kemanusiaan dan lingkungan, dan juga mesti dijadikan nutrisi moral politik agar bermuara ke arah kebaikan. Cita ideal seperti ini akan susah terwujud jika politisi hanya menjadikan puasa dan bulan Ramadan sebagai panggung legitimasi kekuasaan, ajang pencitraan untuk menjaga dukungan elektoral, dan menunjukkan kedermawanan pragmatis di tengah rakyatnya yang butuh bantuan finansial saat puasa dan lebaran.

Baca juga: Mengasah Kecerdasan Komunikasi Antarbudaya Selama Puasa Ramadan

Filsuf politik abad ke-20, Leo Strauss menyebut nilai dasar yang diusung oleh politik adalah kebaikan manusia. Nilai ini menurutnya mulai tereduksi oleh modernitas yang terus berkembang saat ini. Tujuan politik tidak lagi mengarah ke nilai kebaikan tetapi lebih sebagai mengelola kepentingan dan memenangkan kekuasaan. Strauss menyebut, jika politik kehilangan orientasi pada kebaikan yang lebih tinggi maka ia akan tereduksi menjadi arena strategi yang justru merubah manusia jadi setara dengan hewan.

Di tingkat global saat ini kita dipertontonkan dengan kebijakan politik oknum kepala negara yang kehilangan orientasi pada kebaikan. Perang yang mereka pimpin demi memenangkan kekuasaan dengan mengabaikan pentingnya nilai nyawa manusia yang tidak berdosa. Pemimpin dan politisi yang tidak menggunakan nurani dalam bingkai kebajikan tidak akan pernah sedih dan hancur hatinya ketika perang berbiaya mahal tersebut menjadi alat pembunuh masal. Maka tidak salah jika Strauss menyetarakan mereka dengan hewan, karena memang hewan tidak bernurani.

Sejak pemikiran Niccolo Machiavelli yang memisahkan politik dari kebajikan klasik, politik hanya menjadi persoalan efektivitas, bukan lagi soal kebaikan. Moralitas publik tidak lagi menggunakan standar moral rasional dan refleksi akan kodrat manusia, tetapi hasil kontrak yang pragmatis. Atas dasar inilah maka standar keadilan tidak bersifat objektif tetapi prosedural. Selama prosesnya sah dan diterima publik maka persoalan moral tidak menjadi pertimbangan. Atas dasar inilah maka politik dapat menghalalkan segala macam cara selama memenuhi mekanisme formal. Para politisi yang sering kita lihat di ruang publik selama Ramadan adalah aktor-aktor yang menikmati (menjadi bagian dari) proses politik yang miskin moral seperti ini.

Sungguh menjadi pemandangan yang paradox ketika di bulan Ramadan saat ini ada politisi memaksakan dirinya tampil sebagai figur yang moralis dengan simbol-simbol religius yang digunakan dan ditampilkan di ruang publik, seperti retorika moral, pencitraan kesalehan, dan kedermawanan situasional yang semua dipublish secara massif. Pada saat bersamaan mereka mempraktekkan (setidaknya terlibat dalam) politik prosedural, di tengah masih tingginya angka kemiskinan yang belum ditemukan solusi yang jitu, kerusakan lingkungan yang terus dilakukan dengan alasan pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan sosial yang selalu gagal diatasi. 

Negara menurut Plato dan al-Farabi harus dijadikan sebagai instrument pembentukan karakter moral demi pencapaian kebaikan kolektif. Peran negara seperti ini hanya efektif jika pikiran dan tangan politisi berkomitmen untuk kebaikan dalam system politik yang berorientasi kebajikan. Dalam konteks inilah moral politik itu bisa diperlihatkan. Para politisi harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan rakyat lewat kebijakan yang populis. 

Puasa harus dijadikan sebagai momentum untuk mengasah moral politik politisi sehingga mereka bisa keluar (setidaknya mengimbangi) dari jeratan radisi politik prosedural. Puasa dan bulan Ramadan jangan sekedar dijadikan sebagai ajang penetrasi politik pencitraan tetapi juga momentum merealisasikan janji-janji politik saat kampanye. Puasa mesti dijadikan momentum untuk mulai menahan diri dari eksploitasi manusia dan alam lewat kebijakan yang berorientasi kebajikan. Bila ini bisa diwujudkan maka politisi mampu mengimplementasikan pemikiran al Farabi dan Ibn Rushd yang menyebut bahwa agama (yang antara lain ajarannya ada dalam ibadah puasa) bukan hanya sekedar simbol identitas tetapi juga sebagai horizon moral yang membimbing kehidupan bersama. Semoga…