Pemprov NTB Sebut Pergeseran Anggaran pada APBD 2025 Dilakukan untuk Program Strategis dan Mendesak

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut pergeseran anggaran pada APBD 2025 sudah sesuai dengan aturan. 

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusran Hadi mengatakan sasaran pergeseran ini menyangkut program strategis dan mendesak. 

Ia menambahkan pergeseran anggaran semacam ini bukan kali ini saja terjadi.

Saat pandemi covid-19 juga pernah dilakukan hal serupa. 

"Kalau bicara mengenai pergeseran anggaran, itu sudah terjadi sejak Covid 19. Dalam satu tahun APBD malah dapat dimungkinkan lebih dari dua kali," kata Yusron, Jumat (17/10/2025). 

Inpres 1/2025 dan SE Mendagri 900/2025 memerintahkan setiap daerah harus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran terkait isu strategis pembangunan.

Baca juga: Membedah Dana BTT Pada APBD NTB 2025

"Sasarannya ya kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, cadangan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," bebernya. 

Berdasarkan arahan pusat, sambung Yusron, kemudian dilakukan realokasi anggaran belanja mencakup pergeseran dana bagi hasil (DBH) dialokasikan untuk dana transfer DBH ke kabupaten-kota, pembayaran utang BPJS, pembayaran bonus atlet PON, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, RTLH (rumah tidak layak huni), hibah KORMI untuk Fornas, peningkatan Rumah Sakit dari Tipe C ke Tipe B, kekurangan TPP ASN Pemprov NTB, dan program strategis lainnya. 

"Penggunaannya ini asistensi dari Kementerian Dalam Negeri. Pemprov NTB tetap melaporkan dan semua belanja kode rekeningnya sesuai SIPD," terangnya. 

Mengenai pergeseran itu sendiri, kata Yusron, boleh dilakukan berdasar pasal 163-164 PP 19 Tahun 2019. 

Pergeseran dimungkinkan karena ada perubahan pada postur pendapatan maupun belanja  untuk menyeimbangkan struktur APBD. 

"Pergeseran itu boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah perubahan APBD," ucapnya. 

Dalam kaitan dengan belanja tidak terduga (BTT) yang masuk pada pergeseran pertama maupun kedua, nilainya bukan Rp500 Miliar seperti yang beredar melainkan Rp5,7 Miliar. 

Pada 9 Desember 2024 terbit SK hasil evaluasi Mendagri APBD 2025 yang mengungkap kejelasan terhadap tambahan DBH untuk NTB sebesar Rp 496,97 miliar. 

"Pada saat itu baru pagu yang kita terima, uangnya belum ada masuk kas daerah," ucapnya. 

Kenapa anggaran DBH ini ditempatkan dalam anggaran BTT?

Yusron menjelaskan bahwa hal itu dengan pertimbangan efisiensi waktu pembahasan karena pelaksanaan anggaran 2025 sudah di depan mata.

Masyarakat sudah menanti kegiatan pemerintah untuk dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Jika ditunda pelaksanaannya maka bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Sehingga pada posisi ini anggaran BTT yang tadinya semula teralokasi Rp 5,7 miliar ditambah DBH Rp 496,97 miliar kemudian berubah menjadi 502,67 miliar," urainya. 

Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB merespons hasil evaluasi APBD dengan menyepakati bahwa nantinya saat pergeseran APBD, DBH itu akan dialokasikan kembali ke dua hal utama yakni alokasi belanja prioritas pendukung program nasional dan pencapaian visi misi kepala daerah baru.

"Termasuk belanja prioritas yang belum teralokasi pada APBD 2025 awal. Pada saat ini anggaran untuk DBH itu baru pagu saja belum ada uangnya masuk kas daerah," imbuhnya. 

Dia menyebut realisasi anggaran BTT tahun 2025 untuk bencana dan kondisi darurat sebesar Rp 2,4 miliar yang semuanya digunakan  sesuai ketentuan pada pasal 68 dan 69 dalam PP 12/2019. 

Anggaran BTT dari awalnya Rp 5,7 miliar kemudian digunakan sebesar Rp 2,4 miliar.

Namun dana BTT saat ini tersisa sebesar Rp 16,4 miliar sehingga terdapat penambahan sebesar Rp 13,1 miliar.

"Pemerintah siap menggunakannya untuk penanganan bencana atau keadaan darurat," tutupnya.

Yusron Pemprov NTB menghormati proses hukum terhadap laporan masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan anggaran dimaksud. 

(*)