Cuaca Ekstrem Terjang Sumbawa Barat, Puluhan Rumah Warga Rusak

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan status tanggap bencana, setelah delapan kabupaten/kota menetapkan status yang sama dalam penanganan bencana hidrometeorologi. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin mengatakan, status tanggap darurat ini dimulai tanggal 19 Januari 2026 lalu. Sementara untuk dua daerah yakni Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram menetapkan status siaga bencana. 

Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026, pemerintah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar. Namun pemerintah belum mengetahui kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana ini. 

"Masih dihitung, kalau Rp16 miliar itu yang tersedia. Kita irit-irit karena harus bisa sampai akhir tahun," kata Sadimin, Rabu (21/1/2026). 

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini mengatakan, dengan ditetapkan status tanggap darurat ini dana BTT sudah bisa digunakan untuk memulihkan daerah terdampak. 

Sadimin mengatakan dengan anggaran yang tersedia sekarang belum mampu mengcover kebutuhan pasca bencana, sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam menangani bencana ini. 

Bencana yang terjadi pada awal Januari ini mengakibatkan sebanyak 9.349 jiwa terdampak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. 

"Kita tangani mana yang prioritas dulu, ini masih kita hitung kebutuhannya," kata Sadimin. 

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) yang juga Juru bicara Gubernur, Ahsanul Khaliq mengatakan, untuk kebutuhan logistik penanganan bencana ditangani oleh Dinas Sosial dan BPBD. 

Aka sapaan akrabnya mengatakan, Gubernur juga sudah memohon bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga terdampak. 

"Kita juga berharap untuk logistik ada bantuan dari BUMN, BUMD ini juga sedang dikumpulkan," kata Aka. 

Aka mengatakan, penanganan bencana bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga membantu memperbaiki rumah warga terdampak dan termasuk kategori masyarakat miskin. 

"Gubernur prioritaskan rumah masyarakat miskin," kata Aka. 

(*)