Pemprov NTB Percepat Penanganan Bencana Hidrometeorologi, Optimalkan Dana BTT

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi dengan mengoptimalkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai arahan Gubernur NTB.
• Sepanjang 1–18 Januari 2026, bencana berdampak pada 9.349 jiwa, menewaskan satu orang, melukai tujuh orang, serta merusak fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Provinsi NTB, Senin (19/1/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, mengungkapkan bahwa selama periode 1 hingga 18 Januari 2026, rentetan bencana telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Berdasarkan data Pusdalops BPBD NTB, tercatat sebanyak 9.349 jiwa terdampak bencana. Dalam periode tersebut, satu orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka-luka," ujar Sadimin.

Bencana hidrometeorologi ini juga merusak fasilitas pelayanan dasar dan infrastruktur vital. Tercatat, tujuh fasilitas pendidikan dan tiga fasilitas kesehatan terendam banjir, serta sejumlah jalan dan jembatan mengalami kerusakan serius.

Sadimin menegaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, penanganan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta segera menyerap anggaran BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2026.

“Pak Gubernur menginstruksikan agar masyarakat segera ditangani. BTT sudah tersedia. OPD terkait diminta segera mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang dilengkapi SPTJM agar bantuan bisa langsung dieksekusi di lapangan," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB juga memfokuskan perbaikan infrastruktur pada jalan provinsi ruas Mawun–Selong Belanak.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara didorong untuk segera menetapkan status tanggap darurat sebagai payung hukum percepatan bantuan dan dukungan anggaran.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTB, Ilham, melaporkan bahwa alat berat telah dimobilisasi ke wilayah Sekotong untuk membersihkan material lumpur pascabanjir.

“Sesuai arahan Gubernur, kami sudah menurunkan alat berat ke Sekotong. Untuk operasional alat berat, kami mengusulkan penggunaan dana BTT dengan estimasi sementara sekitar Rp29,2 juta per lokasi kejadian," jelas Ilham.

Ia menambahkan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan di wilayah Batu Bangka dan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Dukungan lintas sektor turut memperkuat upaya penanganan darurat. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan pengerukan sedimen di Lombok Barat, Palang Merah Indonesia (PMI) rutin mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Sementara Basarnas menyatakan kesiapsiagaan penuh selama 24 jam dengan dukungan personel dan sarana di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan kesepakatan pembentukan posko tanggap darurat, konsolidasi data dampak bencana dari kabupaten/kota serta penguatan sinergi logistik dan administrasi BTT.

“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan akuntabel demi melindungi masyarakat terdampak," pungkasnya.