Jangan Pangkas Anggaran Program MBG!

Oleh:Muhammad Amrullah
*Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Mataram dan anggota LPM Ro'yuna 

Di atas kertas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah solusi ideal untuk perbaikan gizi nasional. Namun, di lapangan, angka-angka statistik berbicara lain. Minimnya serapan dana menyingkap tabir persoalan yang lebih mendasar: ketidaksiapan infrastruktur anggaran dan kegagapan birokrasi dalam menerjemahkan visi politik menjadi aksi nyata.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk menjalankan program ini, dengan target besar menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat. 

Sebagaimana dilansir Kompas.com, hingga pertengahan tahun 2025, data menunjukkan bahwa realisasi anggaran MBG baru terserap sekitar Rp5 triliun, atau hanya 7 persen dari total anggaran. Selain itu, cakupan penerima juga baru menyentuh sekitar 5,6 juta orang melalui 1.863 layanan SPPG. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa program yang sangat besar ini ternyata belum siap dijalankan secara maksimal karena persoalan logistik, kesiapan infrastruktur, serta manajemen penyaluran yang belum merata.

Berdasarkan data tersebut, saya secara pribadi tidak setuju dan tidak mendukung pemangkasan anggaran yang berdampak pada terhentinya program MBG.

Baca juga: Pemkot Mataram Waspadai Kenaikan Inflasi Pangan Akibat Kebutuhan MBG

Bukan karena program ini tidak perlu, tetapi justru karena program ini sangat penting bagi peningkatan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. 

Namun, data jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi. Anggaran besar tetapi realisasi kecil, target penerima terlalu tinggi dibanding kesiapan lapangan, serta kebutuhan tambahan anggaran yang disebut bisa mencapai Rp100 triliun agar target penuh dapat tercapai. 

Jika di tengah kondisi seperti ini pemerintah melakukan pemangkasan anggaran tanpa evaluasi mendalam, maka program ini bukan hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menghilangkan manfaat jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, saya cenderung tidak setuju dengan pemangkasan tersebut, tetapi juga tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan program MBG dengan modelnya yang sekarang. Data menunjukkan program masih belum siap secara struktural. 

Pemangkasan anggaran hanya akan memperburuk kondisi yang sudah bermasalah. Sebaliknya, pemerintah perlu melakukan pembenahan dan penyesuaian. 

Masalah utama yang muncul dari data di atas ialah rendahnya penyerapan anggaran, minimnya infrastruktur layanan pangan, target yang terlalu ambisius, serta ketidaksiapan sistem distribusi yang menyebabkan gap besar antara rencana dan pelaksanaan.

Untuk mengatasi itu, menurut saya pemerintah harus mulai dengan merevisi target secara realistis sesuai kemampuan sistem di lapangan. Program perlu dijalankan secara bertahap dimulai dari wilayah dengan kebutuhan tertinggi, bukan memaksakan target puluhan juta sekaligus. 

Pemerintah juga harus memperkuat SPPG, memastikan standar gizi yang jelas, sistem distribusi yang efisien, dan memperbaiki perencanaan logistik agar angka realisasi tidak lagi hanya 7 persen. 

Transparansi penyerapan anggaran juga wajib ditingkatkan agar publik mengetahui progress yang sebenarnya. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan UMKM pangan lokal untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal.