Ketika Gaza Plan Memaksa Hamas Menjadi Lebih Realistis

Oleh: Jannus TH Siahaan

Keputusan Hamas untuk menerima sebagian isi dari Gaza Plan yang diusulkan Presiden Donald Trump mengejutkan banyak pihak. 

Setelah bertahun-tahun Hamas menolak setiap inisiatif yang datang dari Amerika Serikat, langkah ini menandai perubahan besar dalam sikap politik kelompok yang sudah terlanjur dilabeli oleh beberapa organisasi internasional sebagai teroris tersebut. 

Hamas kini menyatakan kesediaannya untuk melepaskan semua sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang diformulasikan dalam rencana Gaza Plan Donald Trump. 

Selain itu, Hamas juga bersedia menyerahkan urusan administratif Gaza kepada suatu badan teknokrat independen Palestina yang tidak berafiliasi langsung dengan Hamas sendiri. 

Namun, di sisi lain, Hamas belum bersedia secara terbuka menyetujui poin-poin paling krusial di dalam Gaza Plan, terutama tentang poin pelucutan senjata dan pengakhiran total peran militer Hamas di Gaza.

Langkah Hamas ini tentu tidak muncul dalam ruang hampa alias tidak lahir begitu saja. Keputusan tersebut lahir dari perubahan besar dalam konstelasi kekuatan di Timur Tengah, serta dari tekanan luar biasa di dalam tubuh organisasi itu sendiri setelah dua tahun berperang yang memporakporandakan hampir seluruh basis kekuatannya di Gaza. 

Secara umum bisa dikatakan bahwa persetujuan Hamas atas sebagian isi Gaza Plan mencerminkan kelelahan struktural dari organisasi Hamas, baik secara fisik, politik, maupun ideologis, serta munculnya realisme baru yang mulai diterima oleh Hamas dari berbagai kondisi yang tidak lagi menguntungkannya saat ini.

Pertama, dari sisi geopolitik, Hamas tidak lagi memiliki fondasi dukungan sekuat satu dekade lalu. 

• PBB Resmi Menyatakan Israel Melakukan Genosida Warga Palestina di Gaza, Apa Sikap Indonesia?

Iran, yang selama ini menjadi tulang punggung utama dukungan finansial dan militer Hamas, kini berada dalam posisi yang sudah jauh lebih lemah. Serangan siber besar-besaran dan serangkaian operasi militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran sejak awal 2025 telah melumpuhkan sebagian besar kemampuan strategis Teheran. Negara itu kini berupaya keras mempertahankan stabilitas dalam negeri sekaligus memperbaiki citra internasionalnya. 

Dalam kondisi seperti ini, Iran tak lagi bisa menjadi sponsor utama bagi Hamas, baik dalam bentuk senjata, dana, maupun dukungan logistik yang dulu begitu vital bagi keberlangsungan perlawanan Hamas di Gaza.

Kedua, perubahan signifikan juga terjadi di Suriah. Setelah pergantian kepemimpinan di Damaskus, orientasi politik Suriah terhadap Hamas menjadi jauh lebih dingin. Rezim baru yang lebih pragmatis berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara Teluk dan menjauh dari orbit Teheran. 

Dengan kata lain, Suriah tak lagi menjadi jalur suplai penting bagi Hamas seperti sebelumnya. 

Dukungan politik dan ruang logistik yang dulu terbuka kini menipis. 

Bagi Hamas, kehilangan dukungan Suriah berarti kehilangan satu simpul penting dalam jaringan regional yang menopang eksistensinya selama ini.

Ketiga, faktor yang tak kalah penting dan menentukan juga datang dari dalam Gaza sendiri. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kekuatan Hamas sudah nyaris babak belur dan porak poranda oleh serangan sistematis Israel. 

Infrastruktur militer Hamas, mulai dari terowongan bawah tanah hingga sistem peluncur roket, sebagian besar berhasil dimusnahkan oleh IDF. 

Komando militer Hamas yang dulu begitu terstruktur kini berantakan bahkan lumpuh. Pun tak sedikit elit militer dan politik Hamas berhasil dilumpuhkan oleh operasi intelijen dan militer Israel, baik melalui serangan udara, penyergapan, maupun infiltrasi. 

Satu per satu tokoh pentingnya tewas atau ditangkap, sementara sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri.

Kondisi ini tentu saja membuat Hamas kehilangan kemampuan koordinasi, baik secara taktis di medan perang maupun strategis di jalur diplomasi. 

Kekalahan demi kekalahan juga menggerus moral internal pasukan Hamas dan menciptakan tekanan besar dari masyarakat sipil Gaza yang sudah kelelahan hidup di bawah blokade dan serangan tanpa henti. 

Dalam situasi inilah, menurut saya, Hamas mulai menimbang kembali makna perjuangan bersenjatanya apakah masih realistis untuk dilanjutkan ketika hasilnya hanya memperpanjang penderitaan rakyat Gaza yang mereka klaim mereka wakili selama ini.

Di tengah situasi serba suram tersebut, pun Qatar muncul sebagai faktor pelicin utama yang memungkinkan perubahan sikap Hamas. Sejak setahun terakhir, Doha memainkan peran krusial sebagai penghubung antara Hamas, Amerika Serikat, dan Israel. 

Negara kecil ini memanfaatkan kepercayaan yang ia miliki dari kalangan kelompok Islam politik, kedekatannya dengan Washington, serta fleksibilitas diplomatiknya untuk menjadi mediator yang kredibel untuk semua pihak. Qatar telah menggelar berbagai pertemuan rahasia untuk membuka jalur komunikasi baru antara Hamas dan pihak-pihak yang sebelumnya enggan bernegosiasi secara langsung dengan Hamas. 

Bahkan karena pilihan politik Qatar itu negara yang juga dituduh mendanai kelompok Hamas itu menjadi target serangan militer Israel yang memburu pimpinan Hamas yang berada di Doha belum lama ini.

Perdana Menteri  Benjamin Netanyahu menyatakan  bahwa serangan Tel Aviv terhadap para pejabat senior Hamas di Qatar itu "dibenarkan" karena hubungan yang terjalin antara Doha dengan kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

Harus diakui, persuasi Qatar dilakukan dengan sangat hati-hati. Qatar terlihat begitu santai dan  tidak menekan Hamas secara terbuka, melainkan menanamkan gagasan bahwa penerimaan terhadap sebagian isi Gaza Plan bukanlah bentuk kekalahan, tetapi bagian strategi dari bertahan. 

Menurut kabar yang saya terima, Hamas diyakinkan bahwa dengan membuka diri terhadap kesepakatan Gaza Plan, Hamas bisa mempertahankan relevansi politiknya di masa depan, sekaligus menyelamatkan rakyat Gaza dari kehancuran total. 

Pendekatan ini ternyata perlahan berhasil melunakkan sikap pemimpin Hamas, apalagi opsi lain memang hampir tidak tersisa.

Meski demikian, fleksibilitas Hamas ini, dalam hemat saya,  tidak berarti penyerahan total. Poin paling sensitif, yakni pelucutan senjata, tetap menjadi garis merah bagi Hamas hingga hari ini. 

Dalam perhitungan Hamas, kehilangan kekuatan militer berarti kehilangan satu-satunya kartu tawar yang tersisa di hadapan Israel dan Amerika. 

Di sisi lain, Hamas juga  memahami bahwa mempertahankan kekuatan dan aksi bersenjata sepenuhnya akan membuat mereka terus menjadi sasaran utama dari serangan Israel. 

Karena itu, dalam pandangan saya, Hamas akhirnya memilih jalan tengah, yakni menerima poin-poin awal yang bersifat kemanusiaan dan administratif, tetapi menahan diri untuk tidak menyetujui langkah strategis yang mengakhiri peran militernya di Gaza itu.

Di atas kertas, penerimaan ini memang tampak terbatas. Namun secara politis, langkah tersebut sebenanrnya merupakan terobosan besar. 

Untuk pertama kalinya dalam dua dekade, Hamas secara resmi menandatangani dokumen internasional yang difasilitasi Amerika Serikat, dan menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam pembentukan otoritas sipil baru di Gaza. 

Sementara itu, Bagi Presiden Trump, ini adalah kemenangan diplomatik luar biasa besar yang bisa diklaim sebagai bukti keberhasilan “pendekatan keras” namun realistis terhadap konflik di Timur Tengah.

Namun, prospek perdamaian jangka panjang di kawasan yang diapit oleh Israel dan Laut Mediterania, serta berbatasan langsung dengan Mesir ini masih jauh dari pasti. Hamas memang telah menerima kesepakatan soal sandera dan pembentukan otoritas teknokratik di Gaza, tetapi belum ada jaminan bahwa Hamas benar-benar akan menyerahkan kendali keamanan di sana. 

Sepengetahuan saya, struktur militer Hamas masih eksis dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan dapat dengan cepat aktif kembali jika situasi berubah. 

Israel pun sangat menyadari hal ini, sehingga memaknai persetujuan Hamas dengan sangat hati-hati, bahkan penuh kecurigaan.

Tapi yang lebih penting dari itu, bagi rakyat Gaza, penerimaan sebagian Gaza Plan ini memberi jeda yang sangat berarti. 

Untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir, bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar mulai mengalir masuk melalui jalur Rafah dan Ashdod. Rumah sakit yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, meski dengan kapasitas terbatas. Anak-anak yang kehilangan rumah kini memiliki tenda darurat yang layak. 

Dalam konteks kemanusiaan, inilah secercah harapan pertama bagi kawasan pantai timur Laut Tengah setelah bertahun-tahun dalam kegelapan.

Namun, tak dipungkiri bahwa semua ini masih bersifat sementara. Tanpa penyelesaian politik yang menyeluruh, jeda kemanusiaan ini bisa berakhir sewaktu-waktu. Karena dalam pandangan saya, Hamas sendiri nampaknya masih menghadapi dilema eksistensial, apakah akan bertransformasi menjadi kekuatan politik murni, atau tetap mempertahankan identitas militan yang menjadi inti ideologinya sejak pertama kali berdiri pada 1987? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Gaza benar-benar akan bisa keluar dari siklus kekerasan.

Dalam jangka pendek, situasi di Gaza berkemungkinan besar akan relatif tenang. Kedua pihak memiliki alasan kuat untuk menahan diri. Hamas akan menahan diri karena sudah kehilangan daya gempur dan energi perlawanan.
 
Sementara Israel akan berusaha menahan diri karena tekanan internasional yang terus meningkat, terutama soal bantuan kemanusiaan yang terblokade untuk masuk ke wilayah Gaza. 

Amerika Serikat juga berkepentingan untuk menjaga momentum ini, terutama menjelang pemilihan presiden mendatang, agar Donald John Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dan ke-47 tetap bisa mengklaim keberhasilan diplomatik besar di Timur Tengah tersebut untuk keberlanjutan kepemimpinan dari Partai Republik.

Sementara dalam jangka menengah, prospek perdamaian akan bergantung pada dinamika hubungan antara Amerika Serikat, Israel, Iran, dan Suriah. 

Jika Washington dan Tel Aviv berhasil menormalisasi hubungan dengan Teheran dan Damaskus, maka Hamas akan kehilangan dua sumber dukungan historisnya. 

Dalam kondisi seperti itu, pilihan logis bagi Hamas adalah beradaptasi menjadi kekuatan politik moderat yang menempuh jalur diplomasi sebagaimana  penguasa Ramallah yaitu kelompok Fatah atau Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina  yang didirikan Yaser Arafat pada 1958, demi mempertahankan keberadaannya di Gaza.

Namun jika situasi sebaliknya terjadi di mana Iran semakin terpojok dan konflik regional justru semakin memanas, bukan tidak mungkin Teheran akan kembali menghidupkan dukungannya kepada Hamas dan Hizbullah di Libanon sebagai instrumen krusial dalam memberikan tekanan kepada Barat. 

Dalam skenario ini, Gaza Plan akan sangat berpotensi untuk mandek, dan konflik bersenjata diperkirakan bisa muncul kembali.

Singkat kata, masa depan Gaza Plan tidak hanya ditentukan oleh Hamas atau Israel, melainkan juga oleh seluruh lanskap geopolitik Timur Tengah. 

Rencana Trump mungkin berhasil membuka pintu pertama menuju proses de-eskalasi, tetapi apakah pintu itu akan tetap terbuka atau tertutup kembali sangat bergantung pada seberapa jauh para aktor-aktor besar di kawasan ini bersedia untuk berkompromi.

Apa pun hasil akhirnya, dalam hemat saya, penerimaan Hamas atas sebagian isi Gaza Plan adalah momentum penting yang perlu disyukuri. Penerimaan ini menandai titik balik dalam perjalanan panjang konflik Israel-Palestina, dari resistensi total menuju realisme politik yang penuh perhitungan. 

Barangkali perdamaian sejati masih jauh di ujung jalan sana, tetapi setidaknya kini ada tanda-tanda bahwa jalan itu mulai terbuka. 

Dan yang paling penting saat ini, bagi rakyat Gaza yang telah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang perang sehingga sangat menderita, hal ini sudah cukup untuk menyalakan kembali harapan mereka. 

Karena bukankah perang sesungguhnya adalah aksi saling beli kekerasan yang tidak akan mengakhiri apa pun.