21 Gedung DPRD di Indonesia Rusak Akibat Unjuk Rasa, Termasuk di NTB yang Dibakar

TRIBUNLOMBOK.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejumlah fasilitas negara yang terdampak berbagai aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025.

Mendagri Tito Karnavian merinci bahwa kerusakan juga terhadap fasilitas umum layanan transportasi, gedung pemerintahan, dan fasilitas kepolisian.

"Total ada 21 Kantor DPRD yang rusak," sebut Tito dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah, Selasa (2/9/2025) seperti dikutip dari Tribunnews. 

Selain kantor DPRD, rincian kerusakan terjadi di 107 titik aksi di 32 provinsi.

Selengkapnya berikut ini rincian kerusakan akibat demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia seperti dihimpun Tribunnews dari data Kemendagri.

Baca juga: Gubernur Iqbal Minta Polisi usut Tuntas Kasus Pembakaran Gedung DPRD NTB dan Tangkap Dalang Utama

Kantor DPRD

DPRD Prov. Sulsel – Makassar
DPRD Kota Makassar
DPRD Solo (Sekretariat) – Surakarta
DPRD Kota Kediri - Kediri
DPRD Provinsi NTB NTB - Kota Mataram
DPRD – Bandung
DPRD Provinsi Jateng – Semarang
DPRD – Brebes
DPRD – Pekalongan
DPRD – Tegal
DPRD – Cilacap
DPRD – Kabupaten Kediri
DPRD – Kabupaten Kebumen
DPRD – Kabupaten Jepara
DPRD Kota Cirebon
DPRD – Kabupaten Banyumas (eks DPRD)
DPRD Kota Banjar
DPRD Provinsi Jambi
DPRD Kota Tasikmalaya
DPRD Provinsi Sumsel – Palembang
DPRD Kota Palopo

Fasilitas Kepolisian

Kota Malang: 13 pos polisi dirusak dan tiga lainnya dibakar
Kota Surabaya: 11 pos polisi
Kota Kediri: Kantor Satlantas Polres dan kendaraan barang bukti
Kota Tegal: Mako Polres
Palembang: Kantor Ditlantas Polda Sumsel
Bandung: Aset Rumah Dinas MPR
Jepara: lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, pembakaran sekitar Tugu Kartini, gerobak pedagang SMP
Kabupaten Kediri: Museum Baghawanta Bari (benda purbakala rusak/hilang)
Kediaman Aparat
Jepara: rumah Kapolres dan Wakapolres
Rumah Dinas dan Fasilitas Umum
Jepara: Rumah Kapolres dan Wakapolres

Gedung Pemerintah/Pemkot/Pemkab
Surabaya: Gedung Grahadi
Pekalongan: Pemkot
Kabupaten Kediri: Gedung Pemkab
Kabupaten Banyumas: Kantor Pemkab, Pendopo Bupati

Transportasi & Infrastruktur

DKI Jakarta: halte MRT & Transjakarta, CCTV

Aksi Pembakaran Gedung DPRD NTB

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal meminta polisi mengusut tuntas kasus pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Iqbal juga meminta polisi untuk menangkap dalang utama dari pembakaran gedung  di Jalan Udayana, Kota Mataram itu saat aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh, Sabtu (30/8/2025).

Sejumlah dokumen dan fasilitas pendukung DPRD NTB ikut terbakar sehingga diputuskan anggota dewan berkantor di tempat lain.

"Harus diusut tuntas, kita harus tau siapa pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku pembakaran, tapi dalang yang menggerakkan," kata Iqbal, Selasa, (2/9/2025). 

Iqbal meminta untuk semua pihak tetap waspada dan tidak terprovokasi dengan informasi yang dapat mengganggu keamanan. 

Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menyampaikan, pihaknya akan mengusut tuntas peristiwa pembakaran gedung yang berada di Jalan Udayana saat aksi demontrasi. 

"Pengerusakan ini akan saya lakukan penindakan, mudah-mudahan akan ketangkap aktornya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya," kata Hadi saat meninjau gedung DPRD NTB, Minggu (31/8/2025). 

Pasalnya, kata Hadi, insiden ini bukan hanya merugikan negara tetapi juga rakyat karena gedung tiga lantai itu dibuat dari pajak yang dibayarkan rakyat. 

"Karena DPR ini dibangun dari uang rakyat, uang negara dari pajak-pajak rekan-rekan, untuk itu jangan dibakar seharusnya," kata Hadi. 

Jenderal bintang dua itu meninjau sejumlah sisi gedung yang ludes terbakar kemudian meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas.

Demonstrasi pada Sabtu (30/8/2025) diawal dengan unjuk rasa di markas Polda NTB di Jalan Langko, Kota Mataram ini pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wita. 

Massa aksi lebih dulu menerobos gerbang dan portal atau palang pengaman. 

Kemudian, massa menurunkan bendera Merah Putih dari tiang yang berdiri di taman halaman depan. 

Berikutnya, massa masuk hingga area teras bagian lobi dan mulai melempari pintu kaca dengan pintu. 

Massa akhirnya dibubarkan pasukan barikade Samapta Polda NTB yang dilengkapi dengan tameng dan pelindung badan.

Meski demikian, massa aksi kemudian beralih menggelar unjuk rasa ke DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram atau yang berjarak sekira 6 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) disertai dengan penjarahan. 

Pantauan TribunLombok.com, barang yang dijarah di antaranya komputer, printer, kursi, lukisan dan sejumlah barang berharga. 

Aksi ini terjadi setelah massa aksi merangsek masuk ke gedung DPRD NTB diawali dengan aksi pelemparan kaca dengan batu dan kayu. 

Setelah kaca depan dilempari, massa aksi semakin leluasa masuk ke bagian dalam gedung. 

Kerusakan juga tampak pada pendingin udara, kamera pengawas atau CCTV, tiang bendera dan pot bunga di lobi.

Puncaknya, massa aksi membakar gedung.

Awal muka pembakaran terjadi di lobby dan merembet ke ruangan lainnya. 

Saat insiden tersebut terjadi tidak ada pegawai di dalamnya karena memang hari libur, termasuk anggota DPRD NTB. 

(Tribunnews.com/TribunLombok.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemendagri Catat 107 Aksi Terjadi di 32 Provinsi Sejak 25 Agustus: Kantor DPRD Paling Terdampak