Pemprov NTB Terima Proposal Desa Berdaya Tematik, Sektor Peternakan Paling Diminati

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 163 desa mengusulkan proposal dengan satu tema, sementara 91 desa tema kombinasi. 
• 93 desa mengambil tema peternakan, delapan desa kelautan, 15 desa pertanian dan tanaman pangan, 14 desa lingkungan hidup dan kehutanan.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menerima proposal pengusulan anggaran, untuk program Desa Berdaya Tematik. 

Sebanyak 163 desa mengusulkan proposal dengan satu tema, sementara 91 desa tema kombinasi. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi mengatakan sebanyak 64 desa proposalnya sudah diverifikasi oleh dinas teknis terkait sesuai dengan tema yang diusulkan. 

"Sebanyak 64 desa ini akan kita usulkan untuk dilakukan pembayaran. Mulai dari sekarang ini sudah masuk di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)," kata Hamdi, Rabu (17/6/2026). 

Sementara untuk desa yang mengambil tema kombinasi atau lebih dari satu tema, 55 di antaranya sudah mendapat rekomendasi dari dinas teknis hanya saja belum mendapat persetujuan dari dinas teknis lainnya. 

Sehingga belum bisa dilakukan pencairan seperti desa yang mengusulkan satu tema, karena hanya membutuhkan persetujuan satu dinas teknis saja. 

Baca juga: Pemprov NTB Mulai Verifikasi Proposal Desa Berdaya, Anggaran Siap Masuk Rekening Desa

Hamdi mengatakan dari ratusan desa yang sudah mengusulkan proposal tersebut, sebanyak 93 desa mengambil tema peternakan, delapan desa kelautan, 15 desa pertanian dan tanaman pangan, 14 desa lingkungan hidup dan kehutanan. 

Bagi desa yang proposalnya sudah disetujui bisa langsung menyiapkan dokumen pencairan anggaran sebesar Rp300 juta tersebut, ditargetkan bagi desa yang sudah terverifikasi pada akhir Juni ini anggarannya bisa diberikan. 

"Jadi mudah-mudahan segera juga pada bulan Juni ini yang akhir bulan Juni ini yang mengambil satu tema, maupun yang mengambil lebih dari satu tema itu sudah mendapatkan rekomendasi semua," kata Hamdi. 

Sementara untuk Desa Berdaya Transformatif pencairannya akan dimulai, setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun 2026 karena masih dilakukan verifikasi data oleh Dinas Sosial Provinsi NTB. 

Berbeda dengan Desa Berdaya Tematik, Desa Berdaya Transformatif ini intervensi yang dilakukan pemerintah langsung kepada keluarga miskin ekstrem.

(*)