Legislator NTB Dorong Kantin Sekolah Dilibatkan Dalam Program MBG

Ringkasan Berita:

• Pelibatan kantin sekolah tidak hanya memecahkan masalah distribusi, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas.
• Prinsip dasar MBG adalah pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi lokal.

TRIBUNLOMBOK.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, legislator yang mewakili Dapil NTB II, menegaskan bahwa gagasan pelibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan wacana baru.

Menurutnya, gagasan itu sudah lama ia dan Komisi X dorong, khususnya untuk menjawab tantangan di wilayah terpencil dan daerah 3T.

"Kami di Komisi X sejak awal justru mengarahkan seperti itu, terutama di daerah-daerah 3T. Karena tidak mungkin semua daerah disamakan model pelaksanaannya," ujar Hadrian saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026) dikutip dari laman resmi DPR RI. 

NTB adalah provinsi yang punya kondisi geografis beragam dari kota-kota di Lombok yang relatif mudah dijangkau, hingga wilayah pedalaman Sumbawa dan Dompu yang butuh waktu berjam-jam untuk diakses. 

Baca juga: Ratusan Dapur MBG di NTB tutup, Ini Cara Cek Nama dan Alamat Lengkap SPPG Terdekat via HP

Sistem SPPG berbasis dapur terpusat bekerja dengan asumsi bahwa distribusi makanan bisa dilakukan tepat waktu setiap hari. 

Hadrian menekankan bahwa pelibatan kantin sekolah tidak hanya memecahkan masalah distribusi, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas di sekitar sekolah yang selama ini justru tidak mendapat manfaat langsung dari program yang berjalan melalui SPPG di luar lingkungan mereka.

"Kantin sekolah silakan saja. Justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah," katanya.

Ia menambahkan bahwa prinsip dasar MBG seharusnya tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga soal penguatan ekonomi lokal.

"Prinsipnya MBG juga untuk meningkatkan ekonomi di sekitar sekolah sebagai penerima manfaat. Karena itu keterlibatan masyarakat perlu diperkuat," ujar politisi PKB ini. 

Pendekatan ini berpotensi memastikan makanan bergizi sampai ke tangan siswa bahkan di daerah terpencil, sekaligus menggerakkan roda ekonomi ibu-ibu pemilik kantin dan pedagang kecil di lingkungan sekolah yang selama ini tidak masuk dalam rantai manfaat program.

Ia mengingatkan bahwa apapun model yang dipilih, tata kelola yang baik tetap menjadi syarat utama.

"Kami setuju program ini dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi siswa. Tetapi tata kelolanya harus terus diperbaiki dan dicari formula yang paling tepat," tegasnya.

Komisi X berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin adaptif terhadap kondisi riil masing-masing daerah bukan disamaratakan dengan satu model yang hanya efektif di kota-kota besar.

(*)