Pemprov NTB Bakal Usulkan Program Desa Berdaya pada Ajang IGA 2026

Ringkasan Berita:

• BRIDA NTB mencatat sepanjang tahun 2024-2025, sebanyak 150 inovasi sudah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

• NTB mematok target nilai indeks inovasi daerah 76 poin, meningkat dibanding tahun 2025 sebesar 73,23 poin. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sepanjang tahun 2024-2025, sebanyak 150 inovasi sudah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. 

Kepala BRIDA NTB, I Gde Putu Aryadi mengatakan dari ratusan inovasi tersebut, satu diantaranya diusulkan untuk diikutkan dalam Innovative Government Awards (IGA) 2026.

Adapun inovasi yang dimaksud yaitu transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan, dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya. 

"Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan," kata Aryadi, Kamis (11/6/2026). 

Baca juga: Kolaborasi Riset Dorong Rumput Laut NTB Naik Kelas ke Produk Kesehatan dan Bioplastik

Program ini kata Aryadi dinilai mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan dari pola bantuan yang bersifat sektoral, menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi berkelanjutan dan berbasis potensi desa. 

"Karena itu transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat," kata Aryadi. 

Pada ajang kali ini NTB mematok target nilai indeks inovasi daerah 76 poin, meningkat dibanding tahun 2025 sebesar 73,23 poin. Ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini mengatakan, inovasi daerah diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan daerah. 

Mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat hingga percepatan reformasi birokrasi.

(*)