WALHI NTB Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Amri juga menegaskan peran strategis masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menghadapi krisis iklim. 

Di berbagai wilayah NTB, masyarakat adat masih mempertahankan praktik-praktik perlindungan mata air, pengelolaan hutan, sistem pangan lokal, perlindungan pesisir, dan tata kelola sumber daya alam yang terbukti menjaga keseimbangan ekologis.

Ironisnya, kelompok yang selama ini menjaga alam justru tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sementara pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya alam sering kali memperoleh legitimasi melalui berbagai izin usaha.

"Tidak ada keadilan iklim tanpa perlindungan masyarakat adat. Tidak ada transisi energi yang adil apabila dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat," tutup Amri.

WALHI NTB menilai pengesahan UU Masyarakat Adat merupakan kewajiban konstitusional negara yang telah terlalu lama ditunda. 

Di tengah meningkatnya konflik agraria, krisis iklim, privatisasi pesisir, ekspansi industri ekstraktif, serta ancaman terhadap pulau-pulau kecil, masyarakat adat merupakan benteng terakhir yang menjaga keberlanjutan ruang hidup Indonesia.

(*)