Pemda Dilarang Gelar Seremoni Berlebihan Sambut Jemaah Haji

Ringkasan Berita:

• Fase kepulangan jemaah haji gelombang pertama bergulir secara bertahap sejak Senin (1/6/2026) hingga akhir Juni.
• Prioritas utama saat jemaah mendarat adalah pemulihan fisik, mengingat mereka baru saja menyelesaikan ritual ibadah yang berat dan penerbangan lintas benua.

TRIBUNLOMBOK.COM - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi mengeluarkan instruksi yang melarang pemerintah daerah (pemda) menahan kepulangan jemaah haji dengan rangkaian acara seremonial dan pidato panjang yang menguras energi fisik jemaah.

Fase kepulangan jemaah haji gelombang pertama telah bergulir secara bertahap sejak Senin (1/6/2026) hingga akhir Juni mendatang. 

Per Rabu (3/6/2026), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sebanyak 28 kelompok terbang (kloter) yang membawa 11.120 jemaah serta petugas reguler, ditambah 6.288 jemaah dan petugas haji khusus, telah bertolak dari Jeddah menuju tanah air.

Pemerintah pusat telah menginvestasikan teknologi face recognition (pengenalan wajah) di gerbang utama seperti Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Juanda Surabaya. 

Sistem ini sukses memangkas birokrasi karena jemaah tidak perlu lagi mengantre lama untuk pemeriksaan paspor manual.

Baca juga: Penerbangan Haji Dongkrak Angka Penumpang Keluar NTB Via Bandara April 2026

Namun, efisiensi waktu yang berhasil dihemat teknologi pemindai wajah tersebut sering kali menjadi sia-sia ketika jemaah tiba di daerah dan harus tertahan oleh agenda sambutan formal pejabat lokal.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa prioritas utama saat jemaah mendarat adalah pemulihan fisik, mengingat mereka baru saja menyelesaikan ritual ibadah yang berat dan penerbangan lintas benua.

"Jemaah haji kita itu sudah cukup letih, sudah cukup capek. Karena itu, mohon dipercepat agar mereka bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Kami mohon dengan sangat agar tidak ada lagi acara-acara seremonial yang berlebihan, yang memakan waktu dan menyita energi para jemaah haji," kata Dahnil saat memberikan keterangan di Kantor Urusan Haji (KUH), Jeddah.

Guna memastikan kebijakan pemotongan jalur birokrasi ini berjalan efektif di tingkat tapak, Kemenhaj telah menginstruksikan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) di daerah untuk bertindak sebagai filter. 

Kanwil diminta berkoordinasi aktif dengan pemda agar tidak membiarkan jemaah tertahan di asrama debarkasi hanya demi mendengarkan sambutan formal.

"Kami sudah memberikan arahan kepada seluruh kanwil agar tidak perlu ada acara-acara seremonial yang berisikan pidato-pidato panjang sekali, supaya jemaah haji bisa langsung kembali ke rumah, bertemu keluarga, dan beristirahat," jelas Dahnil.

Kemenhaj tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi administratif para kepala daerah. 

Dahnil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para gubernur, bupati, hingga wali kota yang dinilai telah totalitas memfasilitasi logistik warganya, baik sejak fase pemberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

(*)