Gencarkan Digitalisasi Bansos, Dinsos Kota Mataram Libatkan Perlinsos dan Kader Posyandu

Ringkasan Berita:

• Pemkot Mataram percepat digitalisasi bansos dengan melibatkan Agen Perlinsos dan 1.800 kader Posyandu.

• Sistem terintegrasi IKD dan BNBA ditargetkan rampung 2026 untuk distribusi bantuan lebih akurat.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota Mataram menargetkan transformasi besar dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem digitalisasi bansos yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026 ini.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran dan transparan bagi seluruh warga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Saat ini, proses awal telah dimulai dengan melakukan koordinasi intensif antara Dinas Sosial (Dinsos) Kota Nataram bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk validasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Meski demikian, dalam prosesnya terdapat beragam tantangan, utamanya pada warga yang tidak memiliki gawai (gadget) atau ponsel berbasis Android. 

Dikatakan Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad, kendala tidak adanya gadget ini akan diatasi melalui Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial) sebagai pendamping lapangan.

Agen-agen ini nanti terdiri dari petugas Kelurahan, Satgas, Tagana, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga pendamping PKH. Mereka bertugas melakukan jemput bola untuk membantu warga yang tidak bisa melakukan perekaman IKD secara mandiri.

“Ini kan untuk mem-backup warga kita yang masuk dalam data bansos yang tidak bisa masuk secara mandiri. Artinya mereka tidak punya gadget, tidak punya Android, sehingga bisa lewat Kelurahan atau lewat agen,” ucap Muzakkir setelah dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Setelah proses validasi IKD di internal Dinas Sosial selesai, pemerintah akan memperluas jangkauan dengan menyasar elemen masyarakat di tingkat akar rumput. 

Sebanyak 1.800 kader Posyandu dan kelompok Dasa Wisma se-Kota Mataram akan dikerahkan untuk memenuhi rasio kebutuhan agen digitalisasi.

“Kami menyelesaikan di 1.800 kader. Jadi ini yang perlu kita kerja sama dengan bagian Pemerintahan untuk memfasilitasi kami untuk IKD teman-teman kader Posyandu se-Kota Mataram,” tambahnya.

Keterlibatan ribuan kader ini dinilai vital karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan warga di wilayah masing-masing.

Keunggulan sistem di Kota Mataram dibandingkan daerah lain adalah penerapan pola Musyawarah Lingkungan (Musling) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menangani sanggahan atau keberatan warga terkait data penerima bantuan.

Muzakkir menjelaskan bahwa pola ini sangat efektif karena sanggahan data tidak perlu berlarut-larut hingga ke tingkat pusat.