500 Ribu KK Alami Perubahan Desil DTSEN, Cek Penerima Bansos Terbaru

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 56.228.037 individu dalam 17.762.228 keluarga telah diperbarui data DTSEN.
• 529.577 keluarga mengalami perubahan desil, baik naik maupun turun.

TRIBUNLOMBOK.COM - Hingga 23 Januari 2026, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah mencatat sekitar 289 juta individu dan lebih dari 95 juta keluarga yang dipadankan secara nasional. 

Data ini menjadi fondasi penentuan sasaran berbagai program pemerintah dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 24 kementerian dan lembaga.

Pemutakhiran juga terus dilakukan. Hingga kini, sebanyak 56.228.037 individu dalam 17.762.228 keluarga telah diperbarui. 

Dari proses tersebut, 529.577 keluarga mengalami perubahan desil, baik naik maupun turun, sebagai bagian dari upaya memastikan data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa proses pemeringkatan desil DTSEN sepenuhnya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan ilmiah berbasis statistik.

Baca juga: Update 289 Juta Nama di DTSEN, Cek Penerima Bansos Maret 2026

“Yang melakukan perangkingan itu BPS. Bukan pendamping, bukan Kepala desa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan menteri sosial,” kata Gus Ipul di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan, metode yang digunakan BPS berbasis ilmu statistik yang dikerjakan oleh para ahli. 

Pemerintah meminta semua pihak mempercayakan proses penilaian tersebut kepada BPS.

“Bukan pendekatan semaunya sendiri (tapi) menggunakan ilmu statistik oleh mereka yang ahli. Jangan berdebat soal kriteria dan lain sebagainya. Beriman saja kepada BPS. Kalau kita mau debat gak selesai-selesai,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, peran pemerintah daerah, pendamping, operator desa, serta masyarakat adalah membantu pemutakhiran data sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. 

Data tersebut kemudian diolah oleh BPS menggunakan teknologi dan sistem yang terintegrasi dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga.

Gus Ipul juga mengajak masyarakat membantu mendata warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial karena belum tercatat dalam data pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelompok ini sebagai The Invisible People.

“Mereka yang seharusnya mendapatkan afirmasi dari negara, malah justru mereka tertinggal. Mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial karena mereka tidak terdata dalam data resmi pemerintah,” kata Gus Ipul.

Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran DTSEN serta menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa data DTSEN masih terus disempurnakan.