Pemkot Mataram Mulai Berhemat, Timang Opsi Pangkas Belanja Pegawai

Ringkasan Berita:

• Proporsi belanja pegawai Pemkot Mataram sudah melampaui 40 persen dari total anggaran daerah.
• Ruang fiskal daerah kini semakin sempit dan menuntut respons kebijakan yang terukur.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Kota Mataram tengah bersiap menghadapi tekanan fiskal yang kian berat menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Sejumlah langkah penghematan drastis mulai dipertimbangkan mulai dari pemotongan tunjangan pegawai hingga kemungkinan merumahkan sebagian tenaga kerja pemerintah.

Proporsi belanja pegawai Pemkot Mataram sudah melampaui 40 persen dari total anggaran daerah.

Salah satu sebabnya, rekrutmen besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Wali Kota Mataram Imbau Warga Tetap Tenang Sikapi Krisis Energi Global

APBD Kota Mataram menyusut menjadi Rp1,7 triliun, setelah Dana Insentif Daerah (DID) dipangkas sekitar Rp300 miliar. 

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengakui bahwa ruang fiskal daerah kini semakin sempit dan menuntut respons kebijakan yang terukur.

“Menyikapi hal tersebut, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tengah mengkaji berbagai opsi efisiensi yang akan disodorkan kepada Pimpinan. Salah satunya adalah pertama pengurangan TPP. Kedua itu adalah beberapa belanja kita akan kurangi,” ucap Alwan, Senin (30/3/2026).

Tiga Opsi Efisiensi

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram tengah meramu sejumlah skenario yang akan diajukan kepada pimpinan. 

Setidaknya ada tiga pendekatan yang sedang dipertimbangkan, antara lain:

1. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Ini menjadi opsi paling memungkinkan secara teknis. Saat ini, Pemkot Mataram baru membayarkan sekitar 60 persen dari nilai dasar TPP yang seharusnya diterima pegawai. 

Artinya, masih ada ruang untuk penyesuaian meski konsekuensinya langsung dirasakan oleh seluruh ASN dan PPPK.

2. Pemangkasan Pos Belanja Lainnya

Sejumlah komponen belanja operasional dan non-prioritas juga masuk daftar yang akan dievaluasi. 

Pendekatan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat soal bukan sekadar memotong, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak yang terukur.

3. Merumahkan PPPK Paruh Waktu

Opsi yang paling kontroversial sekaligus paling berdampak sosial adalah kemungkinan merumahkan tenaga PPPK paruh waktu. 

“Merumahkan (PPPK Paruh Waktu) ini juga salah satu opsi. Itu salah satu opsi,” tegas Alwan.

(*)