TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah menargetkan pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengaku pihaknya telah melakukan uji coba perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG di sejumlah wilayah dalam bentuk dapur umum.

Maman melihat ekosistem MBG dapat dibangun hingga di tingkat kecamatan dan desa . 

Ia menyarankan agar masyarakat mulai mengembangkan usaha seperti budidaya ikan lele, peternakan ayam, produksi telur, atau kebutuhan lainnya.

"Ini yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini di era Pak Prabowo adalah membangun ekosistem baru, usaha baru," jelasnya, di Jakarta, dikutip dari Tribunnews, Selasa (19/8/2025). 

Baca juga: Pekerjakan 43 Orang, Dapur MBG di Sasake Lombok Tengah Mampu Suplai 3.884 Porsi Per Hari

Menurutnya, pasokan pangan untuk dapur umum saat ini masih relatif mudah diperoleh namun akan makin kompleks ketika jumlah dapur umum meningkat.

Modal Membangun Dapur Umum MBG

Apabila pengusaha yang ingin membuka dapur umum MBG perlu menyiapkan modal awal. 

Dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit layanan yang didirikan oleh mitra untuk mendukung memproduksi dan mendistribusikan makanan sesuai standar Badan Gizi Nasional.

"Rata-rata modal usaha untuk buka dapur umum itu di angka Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar," kata Maman.

Baca juga: 165 Sarjana di Lombok Tengah Direkrut Sebagai Manajerial Dapur MBG, Gaji Mulai Rp 1,9 Juta

Maman menjelaskan, setiap dapur umum akan melibatkan sekitar 20 pemasok dari berbagai komoditas seperti telur, ikan, daging, beras, sayuran, dan lainnya

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa 30 ribu SPPG diharapkan sudah tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir November atau awal Desember 2025.

Setiap unit SPPG dirancang untuk melayani area dengan radius 4–6 kilometer atau jangkauan distribusi maksimal 30 menit guna menjaga kualitas makanan.

(Tribunnews.com)