Baca tanpa iklan
Dalam hal ini, dia mendapatkan informasi bahwa sekolah mendapatkan program revitalisasi sebesar Rp2 miliar.
Salimmudin menentang keras penunjukan salah satu guru menjadi komite abal-abal sekaligus merangkap Ketua tim pembangunan.
Kronologinya, Salimmudin mengaku pernah diberikan surat hasil rapat tahun 2024.
"Waktu itu komite rapat beserta sekolah, saya meminta mundur setelah sekian lama saya (sebagai komite) di sini. Tapi saya tidak dikasih sama masyarakat yang lain. Sehingga saya tetap kembali menjadi komite," jelas Salimmudin.
Salimmudin kemudian kaget karena setahun kemudian ada surat masuk terkait adanya komite sekolah dari unsur guru.
Pihaknya mempertanyakan legalitas komite karena semestinya berasal dari masyarakat.
Selain itu, komite sekolah yang baru tersebut juga tidak ada anggotanya karena dipilih kepala sekolah.
Dia menyayangkan penunjukkan komite tidak melibatkan warga sebagai bentuk transparansi.
"Jadi guru juga mengeluh kepada masyarakat. Kondisi sekolah juga carut marut. Bendahara sekolah tidak ada, sempat ada jadi bendahara tapi cuma dipinjam namanya saja," ungkap Salimmudin.
Menurut Salimmudin, semestinya yang menunjuk komite adalah warga yang selanjutnya ditetapkan dalam musyawarah.
Pihaknya mengaku melakukan aksi ini dengan tujuan ingin menyelematkan sekolah.
Ia berharap sekolah semakin baik dan tidak menjadi ladang korupsi.
Berdasarkan pantauan, kegiatan belajar mengajar berjalan lancar seperti biasa meski kepala sekolah diusir warga.
Tampak personel Polsek Pujut juga turut hadir mengamankan massa yang mendatangi sekolah.
(*)