Baca tanpa iklan
“Terakhir, kerusakan citra daerah, dimana investasi ilegal akan mengurangi kepercayaan investor yang sah. Kami pun mendesak pemerintah segera melakukan langkah cepat dan konkrit,” tegas Galih.
Fraksi NasDem juga menyoroti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD, termasuk untuk tahun anggaran 2024. Mereka menilai LPJ tak sekadar laporan keuangan, melainkan cerminan kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Jadi dalam situasi apapun, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tetaplah harus bisa dijelaskan secara terang benderang, transparan, dan jelas sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih,” cetus dia.
(*)