Melibatkan Kementerian teknis seperti KKP, Kementerian PU, Kementerian Perkim, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPA dsb untuk memperoleh input bagi pengembangan strategi pembangunan yang tidak semata memaksakan pendekatan pembangunan ekonomi, dengan kerangka berfikir bahwa persoalan kesejahteraan sosial diserahkan kepada keluarga nelayan sendiri yang diharapkan mengail manfaat dari pembangunan ekonomi, atau sekedar mengandalkan bantuan dari pihak lain untuk mengatasinya, khususnya dari bantuan lembaga asing (luar negeri).

"Untuk Menko Perekonomian dan Kepala Bappenas, kami berharap agar bisa dipandu strategi yang digunakan oleh Kementerian teknis seperti KKP.  Jangan sampai muncul kesan bahwa tim kerja ekonomi ini terlalu memaksakan konsep untuk mendorong pembangunan ekonomi namun dengan mengabaikan pemenuhan layanan sosial dasar masyarakat. Penting bagi tim kerja ekonomi ini untuk menyerap masukan dari kementerian lain di bidang layanan sosial untuk mengembangkan kerangka pembangunan yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi oleh keluarga nelayan di wilayah pesisir. Saya setuju dengan semangat Bapak Presiden bahwa kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk mengatasi masalah sosial yang menimpa masyarakat,. Bukan justru terkesan lepas tanggungjawab dan menunggu bantuan pihak lain" kata Ervyn. 

Sementara itu, menanggapi rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang rencananya akan  diakselerasi oleh Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), Ervyn meragukan rencana program tersebut telah melalui managemen kebijakan publik yang layak.

Ia menyebut merasa aneh jika Kopdes MP yang sejauh ini baru akan dibentuk  atau sedang dalam proses pengembangan kelembagaan tiba-tiba akan diserahi tugas untuk mengakselerasi pembangunan KNMP.

Dengan situasi tersebut, ia menduga Kopdes MP justru tidak akan memegang peran strategis dalam pelaksanaan program tersebut, namun justru akan lebih didominasi oleh aparat pemerintah pusat dan daerah.

"Akal sehat memberitahu kita bahwa jauh lebih bisa diterima jikalau Kopdesnya sebaiknya disiapkan terlebih dahulu, baru diberikan beban untuk mengaksekerasi program Kampung Nelayan. Jauh lebih realibel jika dibuat pilot dulu di beberapa titik dengan Kopdes yang siap, baru selanjutnya  dilakukan perluasan," katanya. 

Lebih jauh lagi, menurut Seknas FITRA, pemerintah diharapkan  memiliki konsep yang jelas mengenai tujuan dan kerangka pembangunan Kampung Nelayan ini, termasuk mengenai posisi yang akan diperankan oleh Kopdes MP.

Menurut Ervyn,  ukuran kesiapan Kopdes bukanlah dari segi kemampuannya mengakselerasi pembangunan kampung nelayan, melainkan agar pembangunan kampung nelayan tersebut justru memampukan koperasi untuk mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk meningkatkan ekosistem usaha perikanan dan budidaya di pesisir yang bersandar pada potensi sumber daya setempat.

Dengan demikian, anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan keluarga nelayan.

"Jadi konsepnya seharusnya bukan menjadikan Kopdes sebagai pelaksana pembangunan Kampung Nelayan, melainkan agar fasilitas-fasilitas yang dibangun dari Program Kampung Nelayan tersebut bisa ditransformasikan menjadi aset bagi keluarga nelayan melalui Kopdes untuk memajukan perekonomian di wilayah pesisir. Nah itulah yang mesti dipastikan oleh pemerintah. Kedua konsep tersebut sangat jauh berbeda, jadi mesti ada kejelasan dari pemerintah," tegasnya. 

Tanpa kejelasan konsep mengenai peran Kopdes dalam pembangunan pesisir, Kopdes bisa terjebak hanya sebagai bemper bagi pelaksanaan program pemerintah bahkan bisa menjadi "kambing hitam" bila ada kegagalan implementasi program.

Namun yang lebih parah jika konsep yang dijalankan justru menjadikan Kampung Nelayan sebagai alat eksploitasi pihak lain yang memiliki peluang menjala manfaat dari peningkatan produksi di kampung-kampung nelayan yang dibangun, sementara keluarga nelayan hanya jadi penonton.

Pembangunan Kampung Nelayan semestinya ditujukan untuk memampukan keluarga nelayan.

"Kami berpandangan bahwa mesti dihindari jangan sampai Kampung Nelayan sekedar menjadi alat produksi untuk ekstraksi sumber daya pesisir, namun ekosistem usaha yang memampukan keluarga nelayan justru tidak tercipta. Agar memampukan keluarga nelayan, maka salah satu syaratnya, konsep pembangunan Kampung Nelayan itu harus memastikan partisipasi yang luas dari warga pesisir dan menjamin adanya kedaulatan keluarga nelayan dalam mengelola fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk kesejahteraan warga pesisir," harapnya.

Ervyn juga mendorong pemerintah menjalin kemitraan dengan berbagai universitas dan kalangan praktisi yang selama ini telah berpengalaman di bidang perkoperasian untuk mendukung penguatan kelembagaan Kopdes MP dalam kerangka yang lebih sistemik.