Mereka menyoroti bahwa selama ini tenaga honorer kerap menjadi korban tekanan politik, terutama dalam setiap periode pemilu lima tahunan. 

"Dalam pemerintahan yang akan datang, Muchsin-Junaidi berkomitmen memastikan bahwa tenaga honorer tidak lagi menghadapi ancaman pemutusan kontrak sepihak atau keputusan-keputusan tidak manusiawi yang merugikan mereka," pungkas Sekretaris DPC PKB Lombok Utara ini. 

(*)