Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Calon Bupati (Cabup) Lombok Timur Suryadi Jaya Purnama (SJP) menyoroti pembangunan Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.

SPAM Pantai Selatan merupakan kolaborasi SJP dengan Pemda Lotim saat menjabat sebagai DPR RI 2019-2024.

SJP juga memiliki kewajiban menjamin SPAM Pantai Selatan berjalan dengan optimal sebagai solusi atas persoalan air di Kecamatan Jerowaru dan Keruak.

Dia mengakui, persoalan SPAM Pantai Selatan hingga kini belum bisa berjalan baik.

“Karenanya kalau saya terpilih nantinya jadi bupati, saya akan laksanakan keadilan itu bagaimana warga di wilayah utara yang airnya diambil mereka hanya nonton tapi tidak bisa menikmati air nanti kita akan akomodir. Di satu sisi benar masyarakat selatan membutuhkan air itu juga harus kita penuhi,” ucap SJP di kantor TribunLombok.com, Rabu (25/9/2024).

Baca juga: SJP Sebut Tidak Punya Beban Masa Lalu

Pihaknya nanti akan konsen memenuhi apa yang jadi tuntutan warga bagian utara yang menjadi daerah sumber mata air.

“Masyarakat bagian utara ini harus mendapatkan air bersih dan banyak mata air yang kita bisa tata untuk mereka di sana. Sehingga saya yakin masyarakat di utara dan selatan kalau program baik pasti didukung masalahnya masyarakat belum tau ini program baik atau pemerintah belum bisa meyakinkan mereka,” jelasnya

Dia menyoroti kekhawatiran masyarakat soal SPAM Pantai Selatan nantinya akan dikelola PDAM.

“Kekhawatiran masyarakat terhadap PDAM yang nantinya akan mengelola SPAM ini kita akan atasi. Manajemen pengelolaan PDAM kita benahi satu di antaranya dengan teknologi sehingga hal hal seperti permainan melalui kilometer air itu tidak terjadi,” terangnya.

Saat ini banyak kilometer air yang bisa disabotase karena sebagian besar kilometer diproyeksikan secara manual.

“Itu secara internal di PDAM kita benahi demikian juga kebijakan politik bagaimana tata kelola air ini juga dibenahi,” sebutnya

Khusus PDAM, SJP juga menemukan banyak sekali masalah karena diduga menjadi tempat balas jasa politik.

“Jadi kietika saya diamanahkan terpilih yang menjadi beban kita bukan hanya saja kebijakan tetapi beban kita lembaga pemerintahan sendiri yang banyak jadi janji politik,” ungkapnya. 

(*)