Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pasangan bakal calon (balon) kepala daerah Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), H. M Syamsul Luthfi - H. Abdul Wahid akan menginisiasi penambahan anggaran untuk pemerintahan dan masyarakat desa dari APBD.
Hal itu sebagai janji politik pasangan calon Luthfi - Wahid jika terpilih menjadi pemenang dalam Pilkada Lombok Timur 2024 nanti.
Dana Desa (DD) yang bersumber langsung dari APBN selama ini dinilai belum cukup untuk merealisasikan program aspirasi masyarakat di desa, sehingga perlu disupport tambahan anggaran melalui APBD.
Kepada TribunLombok.com, Syamsul Luthfi mengatakan, untuk membangun desa nantinya akan memperhatikan pemberdayaan perangkat desa.
‘’Perangkat desa menjadi ujung tombak pelaksanaan program, baik berskala lokal maupun nasional,’’ ucap cucu pahlawan nasional Almagfurulahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini, Senin (24/6/2024).
Lebih lanjut, Luthfi juga menyebut program stunting, bantuan langsung tunai (BLT), dan lainnya yang bersifat direktif dari pemerintah pusat agar menggunakan DD untuk membiayai program tersebut di desa.
Kinerja dari perangkat desa selama ini, menurut Syamsul Luthfi, anggota DPR RI ini, harus diapresiasi lebih baik lagi.
‘’Tidak bisa kita memerintahkan perangkat desa untuk bekerja lebih keras lagi, sementara hak-hak keuangan yang mereka terima masih di bawah standar upah minimum,’’ kata Ketua Pengurus Daerah NWDI Lombok Timur ini.
Hak keuangan mereka seperti penghasilan tetap (Siltap) dari APBD selama ini, katanya, akan dinaikkan bila kelak paslon Luthfi - Wahid terpilih sebagai Bupati dan Wabup Lotim 2024-2029.
Tak hanya itu, pasangan Luthfi – Wahid ini juga memiliki program yang lebih spesifik dalam hal mengembangkan infrastruktur di desa. Contohnya pemeliharaan ruas jalan di desa.
‘’Ruas jalan di desa harus layak dilintasi kendaraan yang mengangkut hasil pertanian dan perikanan,’’ katanya.
Masalahnya, jika ruas jalan rusak, di samping membahayakan keselamatan masyarakat yang melintasinya, tentu akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan beresiko rusaknya hasil pertanian sebelum sampai ke konsumen.
Sisi pertumbuhan ekonomi di desa dengan basis pertanian selama ini, menurut Luthfi - Wahid, harus pula diidentifikasi jenis usaha yang bisa ditumbuhkembangkan.
Misalnya, pengembangan sektor perikanan dan pariwisata. Tumbuhnya usaha-usaha ekonomi rakyat dengan pembinaan UMKM yang terkoordinir akan lebih mudah untuk pendampingan dari pemerintah.