TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota Komisi I DPRD NTB TGH Najamudin Moestafa mengingatkan Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi untuk segera merombak jajaran pejabat.

Hal itu sesuai denga janji Gita soal normalisasi tata kelola birokrasi usai dilantik sebagai Pj Gubernur NTB September lalu.

”Penjabat Gubernur tidak mungkin akan bisa membawa NTB Maju dan Melaju jika tetap mempertahankan jajaran pejabat yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya,” kata Najam, Minggu (22/10/2023).

Politisi asal Lombok Timur ini mengurai lemahnya kinerja birokrasi Pemprov NTB dalam 5 tahun terakhir.

Dia merujuk pada data angka stunting di NTB yang masih berada di angka 14 persen.

Baca juga: Penjabat Sekda NTB H Fathurahman Segera Normalisasi Birokrasi dan Anggaran

Selanjutnya kemiskinan yang saat Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah dilantik pada tahun 2018 pada angka 14,63 persen.

Hingga Zul-Rohmi menuntaskan masa jabatannya, angka kemiskinan NTB berada di angka 13,85 persen.

”Itu berarti dalam lima tahun, birokrasi NTB di bawah Zul-Rohmi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan cuma 0,78 persen, atau rata-rata cuma 0,156 persen tiap tahun,” ucap Najam.

Najam melihat, birokrasi di Pemprov NTB tidak sehat karena terjadi 40 kali mutasi sehingga mengganggu psikologi para pejabat.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengemukakan, banyak di antara para pegawai tersebut yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Gita Bakal Pangkas Jumlah Staf Khusus

”Birokrasi tidak kredibel dan profesional,” tandas Najam.

Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB.

Namun, ”Naturalisasi Pegawai” terlalu banyak dan dengan terang benderang mengabaikan Sistem Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.

Pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten.

Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.