"Kadang sebulan, 2 bulan, kalau buka keramba di Lotim, baru kita bisa buka ke sana. Itu pun kalau masih ada stok. Kalau tidak ada keramba, kita berhenti," keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PBLN Syaifullah mengaku akan menyampaikan keluhan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

"Harapan kita ke depan terlepas itu budidaya ataupun ekspor, yang penting legal. Kalau legal kan enak," tuturnya.

Dia kembali menjelaskan, jumlah benur di perairan Indonesia mencapai 278,3 miliar ekor per tahun, dan NTB salah satu wilayah yang jumlahnya paling banyak.

"Apakah berkurang yang ada di laut? Nggak. Tidak akan berkurang. 278,3 miliar benur di laut itu tidak kita ambil akan dimakan predator, apa salahnya diambil," kata Syaiful.

(*)