Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sebanyak 13 poin tuntutan dibawa massa aksi saat berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (4/5/2023).

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah kasus seorang ibu bernama Hari Permata Sari asal Dusun Menang, Sekotong, Lombok Barat yang melahirkan di jalan akibat tidak ada jembatan penghubung di wilayahnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram Martoni Ira Malik menilai kasus tersebut merupakan bentuk kelalaian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Kasus menang tadi, sebagai kasus kelalaian tanggung jawab di bidang infrastruktur," kata Martoni, usai aksi demo.

Martoni menilai sampai saat ini kejelasan pembangunan di dusun Meang belum ada kejelasan, sehingga perlu dipertanyakan ke DPRD Provinsi NTB.

Baca juga: Aliansi Rakyat Tuntut Penghapusan UU Cipta Kerja, Ketua DPRD NTB: Kita Sudah Bersurat Dua Kali

Selain menuntut, DPRD NTB memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus yang terjadi di Dusun Meang tersebut, ketua BEM Unram tersebut menyampaikan kegiatan solidaritas yang dilakukannya.

"Kami ada aksi solidaritas bersama teman-teman mahasiswa, didampingi beberapa elemen kemasyarakatan," jelas Toni kepada awak media.

Sejauh ini pencapaian yang sudah dilakukan untuk pembangunan jembatan masih dalam proses perancangan konstruksi jembatan.

Lebih lanjut mahasiswa asal Lombok Tengah tersebut mengatakan apa yang dilakukan hari ini agar publik thau, di daerah Sekotong, Lombok Barat masih ada wilayah yang kesusahan air bahkan jembatan penghubung.

Menurut massa aksi, pemerintah Kabupaten Lombok Barat dinilai tidak pernah meninjau daerah-daerah terpencil di kawasan tersebut.

Padahal daerah tersebut merupakan daerah asal dari wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun.

Pada aksi demonstrasi hari ini, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda bersama massa aksi akan melakukan pertemuan pada Senin mendatang.

Pertemuan tersebut akan dihadiri perwakilan massa aksi, semua komisi yang bertanggung jawab serta pemerintah daerah yang bersangkutan akan dipanggil untuk menyelesaikan tuntutan tersebut.

(*)