Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (Himasdom) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (21/11/2022).
Mahasiswa menuntut Gubernur Provinsi NTB bertangung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Petani.
"Masyarakat NTB, khususnya Bima dan Dompu sedang didera masalah pupuk. Harga benih jagung dan pestisida yang membumbung tinggi. Kami minta Gubernur NTB Zulkieflimansyah turun tangan mengontrol itu semua demi menyelematkan petani," ujar Korlap Aksi II Chandra dalam orasinya.
Chandra menilai, belum nampak keberpihakan gubernur pada petani. Gubernur dan Dinas Pertanian NTB hanya bermain dengan data-data yang indah di atas kertas semata.
"Laporan pemerintah tidak ada kelangkaan pupuk subsidi. Penyalurannya bagus-bagus. Namun di masyarakat justru sebaliknya. Kita mendesak Gubernur NTB mengatensi secara serius problem petani," katanya.
Baca juga: Massa Aksi Demo Wali Kota Bima Sambil Rusak Pagar, Wakapolres: Laporkan!
Gubernur Provinsi NTB harus turun tangan melobi pemerintah pusat untuk meningkatkan kuota pupuk subsidi dan program benih subsidi.
Orator lain, Liana menyoroti penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal.
Di Bima dan Dompu, pengecer ilegal dengan bebas menjual pupuk berkarung subsidi dengan harga Rp250-280 ribu per sak.
Petani terpaksa membelinya, karena mereka kesulitan mendapatkan pupuk.
Mengingat, stok pupuk di agen resmi banyak yang kosong.
"Kami mendesak komisi pengawasan dari pemerintah provinsi maupun daerah menindak para pengecer ilegal," desak perempuan berjilbab ini.
Masalah lain, petani dihadapkan dengan harga benih jagung dan pestisida yang serba mahal.
Untuk satu dus benih jagung isi 20 kilogram, petani membeli dengan harga Rp2,5 juta-Rp2,9 juta.
"Di mana keberpihakan gubernur terhadap petani? Mana janjinya untuk membuat petani gemilang?," sindirnya.
Ketua Umum Himasdom Fahrun Khomeini mengatakan, visi industrialisasi ala gubernur tidak punya wujud yang kongkret.
"Kepada masyarakat Bima dan Dompu dijanjikan bangun pabrik pakan pada tahun 2020. Kata pemerintah anggaran sudah disiapkan pada tahun 2021. Di mana pabrik pakan Bima? Hanya ada di kata-kata manis Gubernur," tegasnya dalam membacakan pernyataan sikap aksi tersebut.
Kordinator Umum Aksi Himasdom itu meminta gubernur bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan petani.
"Lima tahun NTB Gemilang, petani dapat apa? Untuk urusan pupuk, Pemprov NTB tidak bisa selesaikan masalah pokoknya," sindirnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak gubernur NTB serius mengatensi kasus mafia pupuk subsidi.
Kemudian menuntut gubernur NTB memperjuangkan peningkatan kuota Pupuk Subsidi di NTB.
Mengawasi penjualan bibit jagung dan pestisida, melobi Kementerian Pertanian untuk pengadaan bibit jagung berkualitas untuk petani.
Mahasiswa juga menuntut Gubernur NTB memperjelas pembangunan Pabrik Pakan dan Industrialisasi Sektor Pertanian.
Serta menuntut Gubernur NTB bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani dan memprioritaskan kesejahteraan petani.
Desak Kapolda Bongkar Mafia Pupuk di Bima dan Dompu
Selain unjuk rasa di kantor gubernur, mahasiswa juga melakukan aksi di depan markas Polda NTB.
Mereka menyoroti penanganan kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Bima dan Dompu.
Mahasiswa menilai Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto tidak serius menangani kasus yang sudah setahun lebih berjalan.
Padahal, Ditreskrimsus Polda NTB telah menaikan kasus pupuk tersebut ke tahap penyidikan.
“Kapolda tidak punya niat baik dan ketegasan membongkar mafia pupuk yang bercokol di Bima dan Dompu selama beberapa tahun terakhir. Kapolda tidak punya kepedulian memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum untuk petani,” sorot Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi Himasdom, Novel Amidin dalam orasinya.
Ia mengungkapkan, hampir satu dasawarsa petani NTB dicekik mafia pupuk subsidi.
Masyarakat Bima dan Dompu setiap tahun mengeluhkan, memprotes, dan melakukan aksi soal pupuk.
Tetapi kelangkaan pupuk disertai harga yang mahal masih saja terjadi dari tahun ke tahun.
“Kapolda NTB dan Gubernur mengklaim mengatensi persoalan pupuk. Tetapi hari ini masih saja petani kesulitan dapat pupuk. Ini akibat ulah dari mafia dan kami minta Polda NTB membongkar mafia tersebut,” tegasnya.
Kordinator Umum Himasdom, Fahrun Khoemeini mengatakan, Kapolda NTB tidak memahami penderitaan yang dialami Petani. Saat ini, petani dicekik beragam masalah.
“Pada saat tanam diteror pupuk subsidi yang langka dan dijual sangat mahal hingga mencapai Rp250 per karung. Petani juga dicekik harga bibit yang tinggi sekali."
"Ditambah harga pestisida yang tidak terkendali. Sedang saat Panen petani diterpa harga pembelian yang anjlok. Atas nama Himasdom kita dukung Kapolda NTB bongkar mafia pupuk,” tegasnya saat membacakan pernyataan sikap aksi.
Ketua Umum Himasdom ini menyerukan Kapolda NTB bertanggung jawab atas maraknya mafia pupuk.
Bahkan mahasiswa mendesak kapolda NTB mundur jika tidak mampu menangani kasus mafia pupuk.
Menanggapi aksi Himasdom, sejumlah Perwira Polda hadir menemui massa aksi. Perwakilan Ditreskrimsus Polda NTB menjelaskan, penyelewengan pupuk di Kabupaten Bima sudah memasuki penyidikan.
"Sudah ada tersangkanya. Kemarin berkasnya sudah dilimpahkan tahap satu kepada kejaksaan untuk diteliti," tegas perwakilan Ditreskrimsus Polda.
Mahasiswa juga mempertanyakan siapa tersangka dan alasan penyidikan penyelewengan pupuk yang tidak diumumkan kepada publik.
Perwakilan Ditreskrimsus mengatakan tidak bisa menyampaikan karena tidak punya kapasitas.
"Satu pintu, untuk siapa tersangkanya bisa dikoordinasikan pada Humas Polda NTB," pungkasnya.
(*)