Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Polemik dugaan adanya anggota DPRD NTB terkait dengan penyalahgunaan narkoba terus bergulir.
Direktur Logis NTB M Fihiruddin menantang anggota DPRD NTB melakukan tes narkoba dari tes urine hingga tes rambut.
Dia bersikukuh peristiwa dugaan penyergapan tiga oknum anggota DPRD NTB terkait penyalahgunaan narkoba itu benar adanya.
Baca juga: Pimpinan DPRD NTB Bantah Dugaan Anggota Dewan Diciduk BNN karena Konsumsi Narkoba
Fihir, sapaan karibnya, justru meminta DPRD NTB lebih terbuka dan jujur kepada masyarakat.
Fihir mengatakan, pimpinan DPRD NTB seyogyanya merespons positif informasi itu.
Bukan sebaliknya akan mengajukan somasi atau menantangnya membuka siapa oknum anggota DPRD NTB yang dimaksud.
"Silakan pimpinan dewan terbuka kepada masyarakat dong," ujar Fihir kepada awak media Rabu (12/10/2022) malam di Mataram.
Tokoh muda NTB itu berharap pimpinan DPRD NTB segera melibatkan BNN Provinsi NTB dan Polda NTB untuk melakukan tes narkoba para anggota dewan.
Di sisi lain, Fihir tidak akan membuka nama-nama anggota dewan yang ditudingnya terlibat kasus narkoba.
"Saya ini memang anak desa tapi lulusan Universitas Mataram ya. Saya tahu prosedurnya dan tetap tidak akan membuka ke publik siapa para oknum wakil rakyat itu," tegasnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan ke publik merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai rakyat.
Persoalan narkoba ini, menurut dia merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi.
Baginya, jangankan sekaliber wakil rakyat narkoba ini sudah diakses masyarakat kelas bawah.
Dia berharap kasus itu diusut tuntas dan menjadi pembelajaran bersama bahwa NTB harus memiliki wakil rakyat yang bebas narkoba.
Dugaan penyalahgunaan narkoba oleh oknum Anggota DPRD NTB ini mencuat ke publik sejak Fihir mengajukan pertanyaan di group Whatsapp kepada pimpinan DPRD NTB.
Pada intinya mengenai dugaan penggerebekan kasus narkoba yang melibatkan anggota dewan.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda bersama unsur pimpinan lain telah melakukan pendalaman terhadap kabar burung tersebut.
Baca juga: DPRD NTB Minta Dinas Sosial Cek Alasan 8.082 KPM Tak Ambil BLT BBM Tahap 1
Saat menggelar rapat pada Rabu siang, (12/10/2022) pihak pimpinan telah menanyakan langsung kepada para ketua fraksi dan ketua komisi.
Pihaknya memastikan bahwa dugaan tersebut tidak benar.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait, kami tegaskan tidak ada yang dicuduk dan itu tidak benar," kata Hj Baiq Isvie Rupeada kepada awak media.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan dan Muzihir.
Lebih jauh, pihaknya meminta kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk menyerahkan data yang dimiliki kepada pihak DPRD NTB, partai terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, dapat mencederai marwah lembaga.
"Kami tidak ingin lembaga ini tercemar, ini bisa jadi blunder untuk eksistensi lembaga," jelasnya.
Pihaknya mengaku risih terhadap informasi yang disebarkan pertama kali melalui grup WhatsApp tersebut.
"Bukan hanya risih, ini menyangkut marwah lembaga. Sedangkan waktu kita kunker aman-aman aja, ini enggak bisa dianggap sepele," bebernya.
Secara personal, dirinya amat menghormati hak pribadi setiap orang untuk bertanya.
Namun Isvie menyayangkan pertanyaan tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp.
Baca juga: Rocky Gerung Kuliahi Anggota DPRD NTB dalam Workshop di Jakarta
Pihaknya mengaku akan sangat terbuka jika pertanyaan tersebut ditanyakan langsung ke kantor DPRD NTB.
Kini pihaknya bersama tim hukum DPRD NTB tengah melakukan kajian terkait langkah apa yang akan diambil untuk merespon informasi liar tersebut.
"Kami akan melakukan kajian secara hukum, bisa saja kami somasi atau laporkan ke APH. Kami tidak akan menyikapi secara emosional, kami pertimbangkan manfaat dan mudharatnya," tandas politisi Partai Golkar tersebut.
Terkait permintaan tes urine, pihaknya mengaku telah secara berkala melakukan hal tersebut.
"Kalau kita mau tes urine, tidak perlu dijadwalkan dan tidak perlu diminta oleh siapapun," ungkapnya.
Isvie juga tak ingin menduga-duga motif di balik dihembuskannya informasi tersebut.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir meminta agar pihak yang pertama kali membuka informasi tersebut untuk membuka data yang dia miliki.
"Kalau memang betul dia punya data, buka. Jangan jadi isu liar, ndak jelas. Kalau dia jantan buka dan tunjuk langsung siapa itu, dari partai mana, fraksi apa," beber politisi PPP itu.
(*)