Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), yang rencananya akan dibangun di eks Pasar Lama Paok Motong, Kecamatan Masbagik Lombok Timur diharapkan selain sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur sejahterakan pengusaha tembakau juga sebagai jalan mulus pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe D yang ada di Masbagik.
Hal ini terungkap kepada TribunLombok.com melalui Kepala Desa Paok Motong Suherman, saat di temui di ruangannya hari ini, Jumat (2/9/2022).
Suherman menyebut hal itu adalah perjuangan dari semua kepala desa se-Kecamatan Masbagik.
"Sudah banyak komunikasi terkait pembangunan KIHT ini dengan keinginan yang kuat dari masyarakat Masbagik untuk memiliki RS tipe D yang di rencanakan merubah puskesmas Masbagik Baru menjadi RS tipe D," ucapnya.
Baca juga: Juara Balap Dunia WSBK Bakal Ditentukan di Sirkuit Mandalika, Ini Penjelasannya!
Lebih lanjut dia menjelaskan, namun keinginan itu terkendala dari kurangnya Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Untuk itu Pemkab mencanangkan pembangunan RS tipe D ini di anggarkan dari dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
"Kurangnya dana untuk pembangunan RS tipe D, oleh karenanya Pemkab akan menggunakan dana DBHCHT dengan 40 persen DBHCHT 2023 di pake untuk itu, adapun dana kisaran Rp 30 miliar," ungkapnya.
Lebih jauh Suherman mengatakan, berbicara akibat dan dampak pembangunan KIHT, menurutnya semua itu semata-mata untuk meningkatkan DBHCHT Lombok Timur.
Dan secara strategis pembangunan ini di bangun Pemerintah Provinsi di Desa Paok Motong yang juga merupakan sektor Pengusaha Tembakau yang ada di Lombok Timur.
Baca juga: Sukiman Azmy Bahagia Menghadiri Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid
"Adapun mengenai pemanfaatannya nanti apa bila ini berkembang dan sesuai dengan rencana, maka ini akan mendapatkan hal yang positif, khususnya bagi Kabupaten," katanya.
Namun selain keuntungan bagi Pemkab, Suherman menegaskan bagi masyarakat juga harus ada keuntungan yang serupa bahkan harus lebih lagi.
"Keuntungan bagi masyarakat itu yang harus kami kawal, artinya nanti akan ada MoU, namun MoU ini berlaku satu jaman Pemerintahan, ini yang kami takutkan, ketika ada MoU dengan Masyarakat, terhadap hak Masyarakat, hak Lingkungan, dan termasuk hak Kariyawan yang harapan kami lebih banyak Masyarakat Paok Motong yang mendapatkan pemanfaatan tersebut," paparnya.
Masih kata dia, pemahamannya ke depan, sekura pembangunan KIHT ini sesuai ekspektasi 50 persen +1 Masyarakat Paok Motong minimal yang menjadi karyawannya.
"Kita harapkan pembangunan ini menyerap se banyak-banyaknya Masyarakat paok Motong, dan silahkan sisanya dari mana saja, karena ini juga pasilitas umum dan ini milik daerah dan kebetulan saja di bangun di Paok Motong, kami tidak ingin istimewa, 50 persen +1 cukup buat kami, dimana harapannya Masyarakat kami terakomodir di situ," tuturnya.
Karena kalau arah pikiran kepada serapan tenaga kerja, maka perkiraannya apabila membandingkan dengan yang terjadi pada KIHT di Kudus, sekitar 500 orang akan terserap dari adanya pembangunan KIHT tersebut.
Lagi-lagi Suherman menyebut kalau sesuai ekpektasi, artinya pemerintah provinsi sebagai pengambil kebijakan mustinya lebih banyak duduk bersama dengan orang yang tentunya ahli dalam bidang ini, termasuk juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca juga: PB NWDI Akan Gelar Rakernas!
"Beberapa kali komunikasi dengan Dewan ini yang belum meyakinkan kita, selanjutannya ke depan seperti apa sih pengelolaannya, terhadap dampak sosial atau dampak negatif dari segi lingkungan," katanya.
Namun tetap dampak sosial adalah fokus yang harus di hindari, artinya jangan sampai setelah proses berjalan baru ada masyarakat yang menyatakan dirinya keberatan dan sebagainya.
"Kalau saya sederhana saja, ini terbangun, tidak menjadi tempat kumuh, akan menjadi nampak rapi, dan itu batasan saya, namun tetap ada tanggung jawab masyarakat luas yang harus di perhatikan," katanya.
Terkait dampak positif dan negatif pihak desa saat ini telah berupaya mengabarkan kepada Masyarakat.
"Secara tindakan kami coba bersosialisasi dengan masyarakat, mengabarkan kepada masyarakat, apapun persepsi masyarakat silahkan, yang pasti mereka paham dulu apa dan bagaimana pembangunan dari KIHT ini," tutupnya.
(*)