Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTB dikelola menggunakan sistem Swakelola tipe 1.
Kepala Bidang SMK Dikbud NTB M Khaerul Ikhwan mengatakan, hal tersebut disepakati mengacu pada Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022.
Sistem swakelola tipe 1 ini lebih memperkuat keterlibatan pengusaha, pekerja, maupun UMKM lokal di NTB.
Meskipun sistem swakelola tipe 1 ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, namun menurutnya jika sukses dalam memberdayakan UMKM lokal maka tidak tertutup kemungkinan keberkelanjutan untuk alokasi anggaran DAK akan terus meningkat.
Baca juga: PPK dan Kepala Sekolah Klaim Penentuan Supplier Program DAK Dikbud NTB Sesuai Aturan
“Swakelola ini juga sejalan dengan semangat NTB untuk memberdayakan UMKM lokal,” ujarnya.
Disebutkan juga dalam Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus memmberdayakan produk-produk lokal dalam negeri.
"Kita di awal-awal waktu DAK itu muncul, kita ingin sekolah itu yang bekerja."
"Tapi itu tidak bunyi dalam Permendikbud no 3 tahun 2022 di situ pasal 8 dengan menggunakan sistem swakelola dan atau tender. Hasil rapat terakhir arahnya kita menggunakan berdayakan pengusaha dan produk lokal," kata Ikhwan pada Rabu, (23/8/2022).
Baca juga: Kepala Sekolah di Sumbawa Minta DAK Dikbud NTB Segera Terlaksana
Kebijakan tersebut diambil relevan dengan instruksi presiden RI no 2 tahun 2022 terkait gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
Kemudian Pergub no 43 tahun 2020 tentang bela dan beli produk lokal dan Perpres 24 tahun 2018 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
"Kalau misalnya ini berjalan dengan baik ada 135,6 miliar yang SMA /SLB di 108 sekolah akan ada 324 supplier."
"Suplier ini kegiatan ekonominya berjenjang, dari distributor ke masyarakat pekerja. Akan ada aktivitas ekonomi di setiap jenjang itu," pungkasnya.
Baca juga: Dikbud NTB Sebut Swakelola Tipe 1 DAK 2022 untuk Optimalkan Pekerja dan UMKM Lokal
Ia menaksir, dari 279 paket pengerjaan estimasi pekerja yang dapat diserap sekitar 8370 orang.
"Kalau berjalan dengan baik sesuai rencana, dahsyat dampaknya. Uang akan langsung ke masyarakat yang merasakan," terangnya.
Terkait penentuan supplier, ia tak ingin berkomentar banyak.
Sebab hal tersebut merupakan ranah PPK dan tim penilai untuk menjelaskan.
Namun, selaku leading sektor, pihaknya menjamin penentuan supplier telah dilakukan secara transparan dan independen.
"PPK dan tim penilai pasti sudah objektif dalam menentukan. Mereka juga pasti punya data yang kuat sebagai alasan jika diminta menjelaskan," terangnya.
Saat ini, pihaknya tengah fokus menjalankan mekanisme yang ada agar DAK Dikbud NTB segera terlaksana.
"Kita buktikan dengan hasil saja besok, kalau kita tanggapi ndak kerja kita nanti. Begitu nanti kualitasnya lebih baik dari sebelumnya, di situ kita lihat kegiatan ini menguntungkan banyak pihak."
"Menguntungkan pihak sekolah karena bangunannya lebih prima, menguntungkan masyarakat karena bisa terlibat, menguntungkan pemerintah karena ada pertumbuhan ekonomi. Nanti waktu yang akan berbicara," paparnya.
Senada dengan Ikhwan, anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB Lalu Budi Suryata menyebut penggunaan sistem swakelola tipe 1 di program DAK Dikbud NTB membawa banyak manfaat.
Menurutnya maksud program yang bersumber dari pemerintah pusat itu menggunakan pola swakelola tipe 1 itu telah jelas rujukannya.
Swakelola tipe 1 ini dinilainya sangat baik, yakni menghidupkan ekonomi masyarakat melalui program bela dan beli produk lokal.
"Sebab, jika merujuk aturan, maksud Pak Mendikbud itu baik, yakni menghidupkan perputaran ekonomi di sekitar sekolah bisa berjalan dengan adanya program DAK ini."
"Bayangkan saja akan berapa tenaga kerja lokal dan material dari wilayah tempatan yang akan terserap," pungkasnya.
(*)